Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menelusuri wacana hapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta bagi calon debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth”, di Jakarta, Kamis, Purbaya mengaku menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bahwa ada sekitar 100 ribu orang yang tidak bisa mengakses FLPP akibat kredit macet di bawah Rp1 juta.
Menteri Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan untuk menghapus kredit macet dengan rentang nominal itu agar program FLPP lebih banyak terserap.
Bahkan, Ara menyebut pengembang bersedia untuk membayar kredit macet tersebut.
“Katanya pengembang mau bayar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara, bahkan pengembangnya mau bayarin,” ujar Purbaya.
Namun, ia bakal memverifikasi sendiri kebenaran informasi tersebut. Purbaya akan menemui BP Tapera pada Senin (20/10) pekan depan untuk meminta laporan FLPP. Bila hasilnya memadai untuk ditindaklanjuti, Purbaya akan lanjut berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tapi tergantung dari temuan hari Senin, betul nggak seperti yang disebutkan bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam tapi terkendala karena punya record kredit macet di bawah Rp1 juta,” ujar Purbaya.
Program rumah subsidi FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.
Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.
Menteri PKP Ara mengungkapkan Purbaya tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5 persen," ujar Ara, di Jakarta, Selasa (15/10).
Dirinya juga menambahkan bahwa kuota untuk rumah subsidi pada tahun depan sebanyak 350.000 unit. Sedangkan pada tahun ini ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit BSPS.
"Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember 2025 akhir itu paling tidak 96 persen itu akan tercapai," katanya pula.
Baca juga: Menteri PKP: Menkeu tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi
Baca juga: Menteri PKP sebut rumah subsidi FLPP sudah terealisasi 196.400 unit
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
