Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menegaskan orang muda merupakan agen perubahan dalam keberagaman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang siap merawat perbedaan, menjaga api demokrasi tetap menyala, dan mewujudkan Indonesia yang inklusif dan adil.
Dalam Puncak Festival HAM 2025 di Jakarta, Sabtu, Program Manager INFID Abdul Waidl menyebutkan survei INFID pada 2021 mengungkap sebanyak 42,5 persen orang muda masih memegang pandangan yang menganggap keyakinannya adalah mayoritas dan cenderung intoleran terhadap keyakinan lainnya, khususnya minoritas.
Dikatakan bahwa hal tersebut diperparah pula dengan perilaku dan kebijakan diskriminatif hingga krisis iklim yang memperparah konflik sosial, memperlebar ketimpangan, dan meningkatkan kerentanan kelompok marginal.
Maka dari itu, INFID bersama koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan Festival HAM 2025, yang lahir dari kesadaran kritis bahwa keberagaman, sebagai kekuatan utama Indonesia, sedang menghadapi ujian serius.
Ia menambahkan, data SETARA Institute menunjukkan adanya 217 kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2023.
“Festival HAM ini bukan perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respons orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan. Ini adalah ajakan untuk bertindak,” ujar Waidl.
Dengan mengedepankan dialog, kolaborasi, dan aksi nyata, kata dia, festival tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggaungkan berbagai nilai toleransi dan persatuan di tengah tantangan sosial, politik, dan lingkungan.
Harapannya, festival itu menjadi langkah awal untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek, memperkuat partisipasi orang muda, serta mentransformasi aspirasi menjadi kebijakan.
Adapun Puncak Festival HAM 2025 merupakan penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan yang lahir dari rangkaian dialog dan diskusi sebelum dan selama festival berlangsung.
Rekomendasi kemudian disampaikan secara langsung kepada perwakilan parlemen, yaitu Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dan anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka.
Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah mengatakan beberapa dorongan kolektif orang muda mencakup pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, mencabut peraturan daerah diskriminatif yang menyudutkan identitas tertentu.
Selain itu, ditambahkan bahwa para orang muda turut menuntut reformasi sistem pendidikan dan alokasi 20 persen anggaran pendidikan agar diimplementasikan secara penuh, jaminan sosial bagi pekerja informal dan kerja perawatan atau pekerja rumah tangga, dan terbukanya lapangan kerja formal yang adil dan inklusif.
"Orang muda juga mendesak adanya regulasi perlindungan data pribadi dan ekosistem digital yang aman dan inklusif," ungkap Siti dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, para perwakilan parlemen telah mendengar secara langsung tuntutan valid dan otentik itu dari keresahan orang-orang muda Indonesia.
Untuk itu, dirinya mengajak para masyarakat sipil agar terus mendorong supaya aspirasi orang-orang muda benar-benar diimplementasikan.
"Saya rasa mulai sekarang kita perlu untuk terus mengawal ini bersama,” tuturnya.
Festival HAM tahun ini mengangkat tema Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, Kebebasan. Festival kali ini bukan sekadar perayaan, melainkan panggung perlawanan kreatif terhadap ancaman kemunduran demokrasi, meningkatnya eksklusivisme, dan tantangan terhadap pemenuhan HAM di Indonesia.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
