Pontianak (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Polisi Pipit Rismanto, memaparkan kondisi dan tantangan penegakan hukum di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kepada anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Kalbar.
"Kalimantan Barat memiliki karakteristik unik dan menantang, dengan 74 titik jalur tikus, potensi kerawanan seperti penyelundupan narkoba, illegal mining, hingga masalah pekerja migran sangat tinggi. Oleh karena itu, Polda Kalbar tidak bisa dianggap sebagai Polda tipe kecil, mengingat luas wilayah dan kompleksitas masalahnya," kata dia saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPRdi Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, Rabu (10/12/2025).
Kunjungan tersebut menjadi forum strategis untuk memaparkan kondisi keamanan daerah, tantangan wilayah perbatasan, serta capaian penegakan hukum sepanjang 2025.
Dalam paparannya, dia menekankan, Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis yang kompleks sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan darat sepanjang 966 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia juga menegaskan adanya perubahan paradigma penegakan hukum yang kini lebih mengedepankan pendekatan restoratif. Menurut dia, Polri tidak lagi berorientasi pada tingginya angka pemidanaan, melainkan pada terciptanya rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
"Penegakan hukum hari ini bukan lagi tentang memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari penanganan kasus korupsi, kami berhasil melakukan asset recovery senilai Rp23,78 miliar untuk negara,” tegas Kapolda.
Sepanjang 2025, Polda Kalbar telah memberikan penghargaan kepada 319 personel berprestasi. Namun, Kapolda juga menekankan komitmen penegakan disiplin internal dengan menjatuhkan vonis pecat kepada 29 personel yang melakukan pelanggaran berat.
Dalam kesempatan tersebut, Pipit menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak kepada Komisi III DPR, terutama pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara serta penambahan kuota perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP untuk memperkuat manajerial di wilayah hukum Kalbar.
Di tempat ang sama, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menilai kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat dukungan legislatif terhadap kinerja kepolisian di daerah.
"Kunjungan Reses Komisi III DPR ini adalah bentuk pengawasan sekaligus dukungan legislatif terhadap kinerja Polri di daerah. Kami berharap apa yang dipaparkan Bapak Kapolda, terutama terkait kebutuhan sarana prasarana dan kekhususan penempatan personel di wilayah perbatasan, dapat diperjuangkan di pusat," kata dia.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan tersebut akan membuat Polda Kalbar semakin responsif, kolaboratif, dan solutif dalam memberikan pelayanan publik.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
