Surabaya (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan Provinsi Jawa Timur untuk mampu menyerap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan sebesar Rp20 triliun dari total yang dianggarkan pemerintah Rp130 triliun.
“KUR Perumahan Rp130 triliun, masa tidak bisa Rp20 triliun diserap sama Jatim atau paling tidak 15 persen terserap,” katanya dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Surabaya, Kamis.
Maruarar mengatakan KUR Perumahan adalah program penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan rumah sekaligus memperkuat UMKM dan meningkatkan perekonomian nasional.
Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini yang merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.
Dari total plafon tersebut, sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor atau supply side dengan batas maksimal pinjaman atau plafon sebesar Rp20 miliar per kontraktor.
Sementara sebesar Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan.
Target perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini pun merupakan target yang melonjak drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.
"BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis, PBG (persetujuan bangunan gedung) gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Maruarar mengatakan Jawa Timur harus mampu menyerap setidaknya 15 persen dari total pagu anggaran lantaran provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.
Saat ini, kata dia, Jatim masih berada pada posisi keempat dalam penyerapan KUR Perumahan dan tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit.
Menurutnya, dorongan penyerapan KUR Perumahan akan mampu menggerakkan ekonomi secara luas lantaran satu proyek rumah subsidi bisa menyerap sedikitnya lima tenaga kerja.
Adanya target pembangunan 350 ribu rumah bersubsidi pada tahun ini maka nantinya akan berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
“Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, ada sopir truk pengangkut material, serta industri semen, keramik, dan cat yang juga terdongkrak,” katanya.
Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Mochamad Ilyas menuturkan program pemerintah mengenai KUR Perumahan membawa angin segar bagi pengembang daerah karena selama ini kesulitan mengakses perbankan.
“Program ini sangat ditunggu. Satu perusahaan bisa mendapatkan plafon hingga Rp5 miliar dan bisa bersifat revolving,” ujar Ilyas.
Ilyas menyebutkan dari total anggota DPD REI Jatim sekitar 600 anggota terdapat lebih dari 170 pengembang yang menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp187 miliar.
Ia menjelaskan selama ini banyak pengembang kecil dan menengah memilih meminjam ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) padahal memiliki bunga lebih tinggi karena proses kredit di bank umum terlalu panjang.
Melalui KUR Perumahan, lanjut Ilyas, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka serta adanya bunga kredit disubsidi pemerintah hingga 5 persen semakin meringankan para pengembang.
“Biasanya bunga pinjaman ke bank bisa 11 persen. Dengan subsidi ini pengembang cukup membayar sekitar 6 persen saja. Ini tentu sangat membantu,” katanya.
Baca juga: Menteri PKP mendorong perbankan salurkan KUR perumahan cepat dan mudah
Baca juga: Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan
Baca juga: Menteri PKP: KUR Perumahan membuka lapangan kerja bagi masyarakat
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
