Sri Mulyani sebut KDMP jadi substitusi penurunan Dana Desa

2 weeks ago 5

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi substitusi penurunan anggaran Dana Desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dana Desa pada RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp60 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp71 triliun. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp83 triliun untuk KDMP pada RAPBN 2026.

“Dana Desa Rp60 triliun barangkali turun dibandingkan tahun lalu. Tapi, kalau ditambahkan dengan Koperasi Desa Merah Putih, naiknya lebih dari 100 persen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Selasa.

Dana Desa dan KDMP merupakan dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan desa, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk Dana Desa, Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 menjelaskan bahwa salah satu bentuk penggunaan anggaran yaitu untuk mendukung penguatan lembaga ekonomi desa.

Dana Desa juga akan digunakan untuk mendukung KDMP melalui pemberian dukungan pengembalian pinjaman bila koperasi mengalami gagal bayar serta dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman.

Sementara anggaran untuk KDMP, penyalurannya berupa suntikan dana melalui Bank Himbara.

“Kalau dilihat dari nomenklatur programnya, seolah-olah program prioritas nasional. Namun, ini adalah tempatnya di daerah, bahkan di desa dan kelurahan, dan juga langsung ke masyarakat,” tambah Sri Mulyani.

Dia pun berharap DPD bisa menjelaskan hal tersebut kepada masing-masing daerahnya, sehingga pemerintah daerah hingga desa bisa memahami bahwa KDMP termasuk program yang ditujukan untuk pengembangan desa.

Baca juga: Sri Mulyani tegaskan belanja RAPBN 2026 dukung pembangunan daerah

Baca juga: Ekonom tegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi kebijakan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |