Jakarta (ANTARA) - Direktur Critical Minerals Security Program Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran menekankan perlunya kebijakan yang stabil dan kredibel agar negara-negara Asia mampu menarik investasi di sektor mineral kritis.
Menurut Baskaran, peran lembaga keuangan pembangunan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) sangat penting dalam membantu pemerintah menyiapkan kerangka fiskal, regulasi izin tambang, serta mekanisme pengelolaan dampak lingkungan.
“Betapa lazimnya tantangan yang muncul, baik dalam kerangka fiskal maupun sosial. Bagaimana cara mengelola dampak eksternal lingkungan dari kegiatan pertambangan? Bagaimana merancang kebijakan perizinan yang kondusif? Bagaimana memastikan kebijakan fiskal memiliki klausul windfall yang terintegrasi? Hal-hal tersebut menjadi sinyal yang sangat kuat bagi sektor swasta untuk menanamkan investasi,” ujarnya dalam diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan kebijakan yang berjangka panjang dan konsisten akan memperkuat posisi tawar negara dalam bernegosiasi dengan investor.
Ia menyebut negara harus punya kebijakan yang menjamin stabilitas dan durabilitas, sehingga tidak terjebak dalam “race to the bottom” saat bersaing menarik investasi.
Baca juga: Menteri ESDM tegaskan mineral kritis tetap wajib hilirisasi
“Race to the bottom” terjadi ketika negara-negara bersaing menarik investor tambang mineral kritis dengan cara melemahkan berbagai aturan termasuk aturan fiskal, izin, atau lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor and Officer-in-Change, Regional Cooperation and Integration and Trade Division ADB, Edimon Ginting, menekankan bahwa transisi energi bersih saat ini semakin bergantung pada fondasi yang kompleks dan rapuh.
“Fondasi ini dibentuk bukan hanya oleh geologi, tetapi juga kebijakan luar negeri, dinamika rantai pasok, pembiayaan, keterbatasan tenaga kerja terampil, dan keputusan strategis dari segelintir negara,” ujarnya.
Ginting menyoroti bahwa produksi mineral kritis masih didominasi oleh segelintir negara, dengan proses pengolahan yang lebih terkonsentrasi lagi.
“Satu perubahan kebijakan di satu negara bisa berdampak global. Asia Pasifik, sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, juga menjadi rumah bagi sejumlah mineral kritis. Ini menghadirkan peluang besar sekaligus risiko mendalam,” katanya.
Untuk membangun rantai nilai mineral kritis yang tangguh, terdiversifikasi, dan bertanggung jawab, Ginting menekankan perlunya strategi yang menggabungkan geologi dan tata kelola yang baik, memperkuat kerja sama regional, menarik investasi berkualitas, menyiapkan tenaga kerja terampil, serta menempatkan keberlanjutan sebagai pusat kebijakan.
Baca juga: Mensesneg: Pembentukan Perminas untuk mineral kritis, arahan Presiden
Baca juga: Danantara dan AS sudah jalin komunikasi soal akses mineral kritis
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
