Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan penerapan kebijakan tanpa penambahan limpasan air (zero delta q) dalam pengelolaan sumber daya air sebagai instrumen penting pengendalian banjir dan penguatan tata ruang di tengah tekanan urbanisasi dan perubahan iklim.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bob Arthur Lombogia mengatakan pemerintah terus memperkuat implementasi zero delta q agar setiap pemanfaatan ruang tidak menambah debit limpasan air ke daerah aliran sungai (DAS).
“Prinsip zero delta q adalah setiap pembangunan wajib menahan air hujannya sendiri, sehingga tidak menambah beban limpasan ke sungai atau wilayah hilir,” kata Bob dalam Water Town Hall Meeting Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mensyaratkan pengendalian limpasan air sebagai bagian dari perizinan pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan budidaya terbangun.
Bob menekankan disiplin penerapan kebijakan tersebut menjadi krusial untuk menjamin efektivitas pembangunan infrastruktur air dalam jangka panjang.
“Penerapan zero delta q itu sangat penting. Kalau lingkungan DAS tidak dijaga, maka semua infrastruktur yang dibangun bisa menjadi sia-sia,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Kementerian PU, potensi air permukaan Indonesia mencapai sekitar 2.967 miliar meter kubik per tahun dengan 421 cekungan air tanah berkapasitas sekitar 515 miliar meter kubik per tahun.
Namun, kapasitas air yang tertampung baru sekitar 62 persen, sementara sekitar 38 persen masih terbuang ke laut akibat keterbatasan tampungan dan ketidaksinkronan waktu antara ketersediaan dan kebutuhan air.
Secara spasial, Bob menerangkan wilayah Jawa dan Bali berada pada kondisi kritis berat dari sisi ketersediaan air, sedangkan wilayah Nusa Tenggara tergolong kritis sedang. Kondisi tersebut diperburuk oleh alih fungsi lahan yang meningkatkan limpasan permukaan dan memperbesar risiko banjir di wilayah hilir.
“Kalau pengendalian limpasan tidak dilakukan dari hulu, maka sedimentasi dan run-off akan terus meningkat. Bendungan sebesar apa pun tidak akan berfungsi optimal jika tata ruangnya tidak disiplin,” tutur dia.
Dalam periode 2025–2029, Kementerian PU memprogramkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, antara lain pembangunan 16 bendungan, revitalisasi 54 danau dan situ, serta pembangunan 1.217 sumur air tanah. Infrastruktur bendungan yang telah selesai dan sedang dibangun memiliki total kapasitas tampungan sekitar 16,2 miliar meter kubik.
Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan memberikan manfaat tambahan berupa pembangkit listrik tenaga air sebesar 751 megawatt, potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) apung sekitar 14,1 gigawatt, pengairan irigasi seluas 1,35 juta hektare, penyediaan air baku 113,55 meter kubik per detik, serta reduksi banjir hingga 258.579 meter kubik per detik.
Pemerintah menilai penguatan kembali kebijakan zero delta q menjadi bagian dari strategi non-struktural ketahanan air nasional yang melengkapi pembangunan bendungan, embung, dan jaringan air baku, sekaligus menjaga keseimbangan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.
“Setiap izin pemanfaatan ruang harus memastikan tidak ada penambahan debit limpasan. Ini menjadi bagian dari pengendalian daya rusak air yang harus dipenuhi sejak tahap perencanaan,” tegas Bob.
Baca juga: Menteri PU pastikan bangun jembatan yang putus akibat banjir di Jember
Baca juga: Satgas PRR: Sungai Pidie Jaya perlu sabo dam hingga tanggul permanen
Baca juga: Kementerian PU percepat pembangunan dam di Tapteng minimalisir banjir
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
