Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya mendukung pencapaian Trisula Pembangunan pada tahun 2026.
“Pencapaian Trisula Pembangunan mencakup program besar yaitu penurunan jumlah orang miskin, kemudian pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas, dan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Dalam menurunkan kemiskinan, pemerintah menyiapkan 12 sub program yang mencakup pengembangan dashboard Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha afirmatif dan produktif, penyusunan tata kelola pertukaran data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) untuk digitalisasi program perlindungan sosial, penyusunan peta jalan menuju Indonesia sejahtera, penyusunan grand design graduasi kemiskinan menuju sejahtera, lalu digitalisasi pendidikan.
Kemudian juga penyusunan desain besar pembangunan kependudukan, penyusunan peta jalan pengembangan SDM yang mendukung green jobs dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hijau, penyusunan grand design perberasan, reformasi subsidi pupuk, penyusunan road map swasembada daging sapi dan susu, hingga penyusunan white paper pengembangan koperasi produksi.
Terkait pengembangan SDM berkualitas,dilakukan berbagai penyusunan yang terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres) Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2025-2045, kerangka kebijakan nasional pengembangan diferensiasi misi perguruan tinggi, peta pendanaan dan model kebijakan pendanaan riset nasional, rancangan Instruksi Presiden (Inpres) strategi pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun, rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peta jalan pemenuhan gizi nasional, kerangka kerja dan strategi nasional penurunan kematian ibu dan anak, lalu penyusunan masterplan produktivitas nasional.
Selanjutnya menelaah efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen, pengembangan rencana aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Perpres tentang strategi nasional penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan RAN pengembangan kesetaraan gender.
Mengenai pertumbuhan tinggi inklusif dan berkelanjutan, ada 18 sub program yang mencakup pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, koordinasi Open Goverment Indonesia (OGI), RAN pengembangan geopark 2025-2029 yang terintegrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs), penyusunan masterplan pengembangan kawasan terintegrasi lingkup Indonesia Timur, pembangunan rendah karbon, penyusunan road map block chain untuk sektor publik, pengendalian inflasi tingkat pusat dan daerah, dan penyusunan bluebook, greenbook, ektensifikasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Berikutnya yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi serta aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kebijakan logistik nasional dan penghitungan biaya logistik nasional, pengembangan destinasi pariwisata berkualitas terpadu, rencana aksi pemerintah digital 2025-2029 dan sistem katalog data nasional untuk digital public infrastructure, juga peta jalan pengembangan basis data tunggal UMKM dan UMKM hijau.
Dua program terakhir ialah pengembangan industri gim, ekosistem perfilman, dan pendanaan inovatif startup kreatif dan digital, dan transformasi Indonesia dengan menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sinkronisasi dokumen perencanaan, serta pelaksanaan transformasi di daerah.
“RPJPN ini harus kita laksanakan dalam kurun periode 2025 hingga tahun 2029, dan dalam pelaksanaannya kita bersama-sama membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan juga rencana dari Kementerian dan Lembaga, dan pada saat yang bersamaan kita juga menyiapkan Satu Data Indonesia (SDI),” ucap Rachmat Pambudy.
Baca juga: Bappenas: Pemda perlu strategi peningkatan PAD agar mandiri fiskal
Baca juga: Menteri PPN tekankan data kependudukan jadi basis perencanaan nasional
Baca juga: Menteri PPN tegaskan pembangunan nasional bersifat saling terhubung
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
