Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar melakukan koordinasi antarkementerian untuk memberdayakan masyarakat yang berada pada kategori desil 5 ke atas pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masyarakat menengah ke atas.
"Kita sinkronisasi data agar seluruh program pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar efektif," kata Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat tersebut, pihaknya membahas masalah pengangguran dan upaya menciptakan lapangan kerja lewat koperasi desa, UMKM, dan peningkatan kualitas penempatan tenaga kerja di luar negeri.
"Kita akan terus bekerja keras agar tercipta lapangan kerja baru, baik yang ada di desa, melalui UMKM di desa maupun di kota, melalui koperasi desa dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, termasuk memperkuat kualitas dan sistem penempatan tenaga kerja kita di luar negeri," kata Muhaimin Iskandar.
Ia menekankan pentingnya peran koperasi desa untuk menggerakkan ekonomi di desa.
"Koperasi desa menjadi andalan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh di desa yang selama ini juga mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah termasuk menyiapkan antisipasi persaingan pelaku ekonomi di level desa," kata Muhaimin Iskandar.
Rapat tingkat menteri dihadiri oleh Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono, dan Wakil Menteri Desa PDT Riza Patria.
Baca juga: Menko PM sebut APBN perkuat Jaminan Kesehatan Nasional
Baca juga: Menko PM minta kampus berperan entaskan kemiskinan dengan riset ilmiah
Baca juga: Menko PM ajak perguruan tinggi evaluasi PKH agar berdayakan masyarakat
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
