Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melanjutkan aktivitas perekonomian setelah aksi unjuk rasa mereda.
"Jangan kemudian kegiatan ekonomi yang terhenti, karena semua masyarakat akan terdampak," kata Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa.
Tito juga menginstruksikan seluruh Pemda untuk mengambil inisiatif mendorong roda perekonomian daerahnya masing-masing. Ia juga menegaskan kegiatan perekonomian harus kembali seperti sedia kala, karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pulihnya roda perekonomian.
"Kegiatan ekonomi kita dorong, semua daerah mendorong kegiatan ekonomi tetap berjalan. Harus berjalan seperti biasa, karena ini menyangkut kepentingan publik, masyarakat," ujarnya.
Dalam rangka pemulihan aktivitas perekonomian daerah, Mendagri juga mendorong daerah untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat tindakan anarkistis pihak yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya fasilitas umum tersebut juga merupakan penunjang aktivitas perekonomian.
Mendagri menjelaskan, perbaikan kerusakan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari gotong royong, misalnya bantuan dari masyarakat yang mampu.
“Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membiayai perbaikan tersebut. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional.
Gelombang demonstrasi yang dipicu meninggalnya Affan Kurniawan di Jakarta pada 28 Agustus 2025 menimbulkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas umum di berbagai daerah.
Aksi anarkis terjadi di Jakarta, Jawa Timur, hingga Makassar, dengan pembakaran gedung DPRD, halte, gerbang tol, hingga Gedung Negara Grahadi yang berstatus cagar budaya.
Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan total kerugian infrastruktur hampir mencapai Rp900 miliar, dengan Jawa Timur dan Makassar sebagai daerah terdampak terbesar.
Menyikapi kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto menetapkan status tanggap darurat dan menginstruksikan percepatan perbaikan.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
