Mataram (ANTARA) - Pagi di banyak wilayah Indonesia sering dimulai dengan ritme yang hampir serupa. Dapur dinyalakan lebih awal, para orang tua bergegas menuju ladang, pasar, atau tempat kerja lainnya, sementara anak-anak bersiap pergi ke sekolah dengan perlengkapan yang kadang sederhana.
Di balik rutinitas yang tampak biasa itu, tersimpan harapan yang sama dari banyak keluarga, yakni suatu hari, kehidupan mereka akan lebih baik dan lingkar kemiskinan yang diwariskan turun-temurun bisa diputus.
Harapan itu hidup di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih berjuang mengejar ketertinggalan pembangunan. Di tingkat nasional, berbagai program sosial terus diupayakan untuk menjawab tantangan tersebut, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan itu menyentuh realitas masyarakat di daerah.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), harapan itu, kini kembali menemukan momentum baru, setelah pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi birokrasi, melainkan sinyal bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah ini mulai ditata dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.
NTB masih menghadapi tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 persen atau sekitar 637 ribu orang.
Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya, namun provinsi ini masih berada dalam daftar 12 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Di balik angka itu terdapat sekitar 106 desa yang masih masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem, dengan hampir 114 ribu kepala keluarga berada dalam kondisi sangat rentan.
Karena itu, pertemuan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Ia menandai upaya menyatukan strategi agar berbagai program sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam banyak kasus, kegagalan pengentasan kemiskinan bukan karena kurangnya program, melainkan karena lemahnya koordinasi.
Jika sinergi tersebut benar-benar berjalan, NTB berpeluang menjadi laboratorium kebijakan sosial yang menarik bagi Indonesia.
Data akurat
Salah satu titik penting dari pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah adalah penataan ulang sistem data bantuan sosial. Selama bertahun-tahun, persoalan data sering menjadi batu sandungan dalam program perlindungan sosial di Indonesia.
Di banyak daerah, masih ditemukan kasus masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kategori miskin. Ketidaktepatan sasaran seperti ini membuat intervensi sosial kehilangan efektivitas.
Karena itu, pemerintah kini memperkuat sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik sebagai wali data nasional.
Langkah ini penting karena pengentasan kemiskinan modern tidak lagi dapat bergantung pada perkiraan administratif semata, tetapi harus berbasis data yang akurat, hingga tingkat rumah tangga.
Bagi NTB, kehadiran sistem data tunggal dapat menjadi fondasi baru bagi berbagai program daerah. Selama ini pemerintah provinsi telah mengembangkan pendekatan by name by address melalui program Desa Berdaya yang menyasar desa-desa dengan kemiskinan ekstrem.
Pendekatan tersebut relatif progresif karena tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Pendamping desa turun dari rumah ke rumah untuk memastikan akar persoalan yang dihadapi keluarga miskin, apakah terkait hunian, pendidikan, kesehatan, atau akses pekerjaan.
Langkah ini penting karena kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Ia hampir selalu muncul sebagai kombinasi dari berbagai keterbatasan yang saling berkaitan.
Ketika data sosial menjadi lebih presisi, maka kebijakan juga dapat dirancang lebih tajam. Program bantuan tidak lagi disalurkan secara umum, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap keluarga.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
