Jakarta (ANTARA) - Lembaga pemikir Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar menghadapi sejumlah tantangan, di tengah target pemerintah untuk mencapai kapasitas PLTS 17,1 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
Menurut Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra, dalam media briefing di Jakarta, Selasa, tantangan pertama proyek PLTS terletak pada mekanisme pengadaan energi terbarukan.
"Evaluasi terbesarnya adalah di mekanisme pengadaannya, bagaimana selama ini mekanisme pengadaan EBT (energi baru terbarukan) itu masih belum memiliki kerangka yang jelas," katanya.
Meskipun ada perbaikan regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang sebelumnya membatasi harga jual listrik, masalah pengadaan di PLN dinilai tetap menjadi hambatan.
Ia mencatat beberapa proyek besar dijalankan melalui mekanisme strategic partnership alih-alih tender murni independent power producer (IPP) berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022.
Tantangan kedua terletak pada tahap persiapan proyek. Alvin mencontohkan proyek PLTS di Bali bagian barat yang terkendala masalah akuisisi lahan. Menurutnya, isu-isu seperti ini harus diatasi sejak awal untuk mencegah penundaan proyek. Untuk itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan perizinan.
"Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perencanaan sistem, data, dan perizinan, misalnya melalui aplikasi," kata dia.
Ketidaksesuaian antara target proyek yang sudah direncanakan dalam RUPTL dengan realisasi tender menjadi tantangan berikutnya.
Alvin menyebutkan bahwa proyek-proyek yang seharusnya sudah mulai beroperasi tidak diadakan tendernya sesuai jadwal.
Ia menegaskan alasan penundaan seperti isu overcapacity atau kelebihan kapasitas listrik di wilayah Jawa-Bali sudah tidak relevan lagi.
"Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pengembangan PLTS di Indonesia," ucap Alvin.
Berdasarkan pemetaan IESR, dari total 916 MW kapasitas PLTS terpasang di Indonesia per akhir 2024, sebagian besar disumbang oleh PLTS skala besar.
Namun, Alvin menilai ada tren baru yang menjanjikan, yang mana PLTS terdistribusi seperti PLTS atap, terutama dari sektor industri, berkontribusi signifikan pada tahun 2024 dengan penambahan kapasitas lebih dari 100 MW.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan pemerintah sedang menyusun regulasi pendukung, termasuk revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS Operasi Paralel.
Andriah mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di antaranya dengan menyelaraskan tata ruang wilayah untuk mendukung investasi PLTS, menjadi mediator dalam isu pembebasan lahan, mengalokasikan APBD untuk proyek PLTS di bangunan pemerintah dan publik, serta memberikan insentif untuk pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
Baca juga: IESR usulkan pengelolaan mandiri untuk proyek PLTS 100 GW di desa
Baca juga: Pemanfaatan PLTS atap capai 538 Mwp per Juli 2025
Baca juga: Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
