Jakarta (ANTARA) - Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 1999–2024 resmi dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis bagi pimpinan MPR dan DPR lintas generasi merespons tantangan nasional yang semakin kompleks.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo selaku inisiator menjelaskan forum tersebut dirancang sebagai wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah duduk di kursi parlemen.
"Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Inisiatif ini muncul di tengah dinamika geopolitik global, tekanan ekonomi internasional, hingga perubahan lanskap demokrasi yang dinilai menuntut kehadiran suara kenegarawanan yang jernih dan berimbang.
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024 menghimpun para tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak era reformasi.
Menurut dia, sejak tahun 1999, MPR dan DPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, hingga berbagai reformasi kelembagaan negara.
Ia meyakini para alumnus pimpinan lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari krisis ekonomi pasca reformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi.
"Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional," katanya.
Ketua MPR RI Ke-15 dan Ketua DPR RI Ke-20 itu menambahkan peran para tokoh senior dalam menjaga keseimbangan demokrasi sangat penting, terutama di tengah cepatnya perubahan sosial dan teknologi.
Era media sosial, misalnya, telah mengubah pola komunikasi politik secara drastis. Informasi bergerak sangat cepat, sementara ruang diskusi publik sering kali dipenuhi narasi yang emosional dan terpolarisasi.
Dalam situasi seperti ini, menurut dia, kehadiran tokoh-tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang dalam mengelola konflik politik dapat menjadi penyeimbang yang menenangkan.
"Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa," ucapnya.
Ia menyebut praktik semacam ini lazim dilakukan di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat yang mantan pejabat tinggi negaranya sering terlibat dalam policy forum atau lembaga pemikir yang memberikan masukan strategis kepada pemerintah.
Di Jepang dan Korea Selatan, sambung dia, para mantan pemimpin parlemen juga sering dilibatkan dalam forum konsultatif untuk membahas isu-isu strategis seperti keamanan nasional dan kebijakan ekonomi jangka panjang.
"Jika para mantan pimpinan lembaga negara dapat bersatu menyumbangkan pemikiran secara konstruktif, saya yakin kontribusi tersebut akan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa dan negara," tutur Bamsoet.
Adapun silaturahmi para pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 telah digelar bersamaan dengan buka puasa bersama di Jakarta pada Minggu (8/3) malam.
Mereka yang hadir, antara lain mantan Ketua DPR RI Agung Laksono dan Marzuki Ali, mantan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Sidarto Danusubroto.
Kemudian, mantan Wakil Ketua DPR RI dan MPR RI Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani, dan Rachmat Gobel, serta hadir pula anggota DPR RI Robert Kardinal.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
