Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (PP GM FKPPI) Wahyu Sandhya Yudha menyebutkan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertahanan sebagai instrumen diplomasi dan kekuatan tawar (bargaining) global.
Dia menyampaikan Prabowo memandang pertahanan bukan sekadar alat militer, melainkan pilar utama kedaulatan dan diplomasi.
"Dengan pendekatan pertahanan yang kuat, Indonesia kini memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam percaturan global,” ujar Sandhya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Untuk itu, dia menilai Presiden berhasil menggeser paradigma lama bahwa pertahanan hanya dipandang sebagai alat perang, menjadi instrumen diplomasi dan kekuatan tawar Indonesia di kancah geopolitik global, sehingga menunjukkan arah baru dalam pembangunan sektor pertahanan nasional.
Ketua Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jakarta tersebut mengungkapkan langkah Prabowo memperkuat diplomasi pertahanan (defense diplomacy) terlihat dari berbagai inisiatif strategis yang dijalankan sejak awal masa pemerintahannya.
Baca juga: Pengamat: Pengembalian Rp13,2 triliun kerja sistemik lembaga hukum
Dia mencontohkan salah satunya berupa peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Italia, Turki, dan Prancis, yang tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga pada transfer teknologi dan kemandirian industri pertahanan nasional.
Menurutnya, langkah konkret yang paling terlihat, yakni keberanian Prabowo dalam melakukan diversifikasi sumber alutsista dan membangun kemitraan teknologi pertahanan.
"Tentunya ini bukan hanya soal kekuatan tempur, melainkan juga positioning Indonesia sebagai negara dengan kemampuan pertahanan yang dihormati dunia,” katanya.
Selain itu, Sandhya juga menyoroti keberhasilan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Sjafrie Sjamsoeddin dalam meningkatkan postur pertahanan maritim dan udara sebagai respons terhadap dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
Menurut dia, program modernisasi alutsista, penguatan TNI di wilayah perbatasan, hingga pengembangan ekosistem industri pertahanan dalam negeri berbasis riset dan inovasi menjadi wujud nyata dari visi kemandirian pertahanan nasional.
Lebih lanjut, baginya pendekatan Presiden Prabowo sangat jelas, bahwa pertahanan yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi ekonomi, energi, dan politik luar negeri.
"Ini bentuk strategi pertahanan komprehensif yang berfungsi sebagai instrumen diplomasi dan stabilitas kawasan,” ucapnya.
Sandhya mengatakan capaian tersebut juga memperlihatkan Prabowo tidak hanya fokus pada kekuatan fisik militer, tetapi juga pada aspek sosial, teknologi, dan diplomasi pertahanan, termasuk program pembinaan sumber daya manusia pertahanan melalui pendidikan bela negara dan kerja sama strategis di bidang pertahanan siber.
Dengan demikian, sambung dia, konsep pertahanan dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo bersifat total, tidak hanya menyiapkan senjata tetapi juga membangun ketahanan bangsa melalui diplomasi dan partisipasi rakyat.
Maka dari itu, ia mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pertahanan semesta yang sebenarnya.
"Semoga di tahun-tahun berikutnya lebih mengokohkan pelibatan rakyat dalam perumusan kebijakan pertahanan,” tutur dia menutup pernyataan.
Baca juga: Pengamat: Prabowo serius tangani korupsi pada tahun pertama menjabat
Baca juga: HMI: MBG dan antikorupsi jadi mesin penggerak ekonomi setahun Prabowo
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































