Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai tahap pendahuluan pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diikuti pemeriksaan terperinci.
Kepala BPK RI Perwakilan Jakarta, M Ali Asyhar mengatakan tahap pendahuluan bertujuan memahami proses bisnis, identifikasi kriteria pemeriksaan, menilai survei penilaian integritas (SPI), menentukan isi pokok, tujuan lingkup dan material pemeriksaan, serta menilai risiko dan menentukan uji petik.
"Harapan dari pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemeriksa dan entitas, dengan tetap memperhatikan integritas, independensi dan profesionalisme," kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Dia berharap seluruh jajaran bekerja sesuai dengan kode etik, tanpa hambatan akses data maupun dokumen.
Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno meminta seluruh jajaran perangkat daerah dan jajaran direksi BUMD mempersiapkan secara optimal data informasi serta data personal yang dibutuhkan tim BPK RI Perwakilan DKI Jakarta.
Dia juga berharap, seluruh proses pemeriksaan berlangsung akuntabel dan transparan. "Harapannya, proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar dengan dukungan, kejelasan, dan pendampingan yang baik," ujar dia.
Wagub Rano menuturkan, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus sebagai upaya mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Dengan pemeriksaan yang dilakukan juga bisa memberikan manfaat yang baik bagi warga Jakarta," katanya.
Baca juga: Pemprov DKI diminta segera tindaklanjuti rekomendasi BPK
Baca juga: DKI rampungkan 89 persen rekomendasi audit BPK RI
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
