Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun ini, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI--yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan--di Jakarta, Rabu, Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.
Dari jumlah tersebut sebanyak 360 ribu ton beras akan segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran menyebut penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan akan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih akan berjalan hingga Desember.
“Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya.
Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.
Baca juga: Mentan Amran usulkan target serapan beras Bulog naik jadi 4,5 juta ton
Amran lebih lanjut menekankan kehati-hatian dalam menyalurkan beras SPHP. Distribusi tidak akan dilakukan di wilayah dengan harga beras yang sudah rendah, seperti di Sumatera Selatan, khususnya daerah rawa, untuk menghindari dampaknya pada harga pasar lokal.
Namun, Amran menyebut pengiriman SPHP akan difokuskan secara mutlak ke Papua, di mana harga beras akan dipantau ketat per kabupaten.
Terkait beras yang kualitasnya tidak layak konsumsi, Amran menegaskan tidak akan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut dia, beras dengan kualitas buruk, baik impor maupun dalam negeri, akan dijual untuk pakan ternak.
“Jika kualitasnya tidak bagus, kami sudah sampaikan kepada Bulog, jangan diberikan kepada masyarakat. Karena itu pasti akan menimbulkan keributan lagi, pernah dulu terjadi," tuturnya.
Mentan memperkirakan sekitar 100 ribu ton beras per tahun disiapkan untuk kondisi tidak 100 persen baik. Beras yang rusak tidak akan dijual kepada pihak tertentu karena berisiko dipoles kembali dan dijual sebagai beras baru. Ia berkomitmen untuk menahan beras rusak dan memastikan tidak beredar di pasaran untuk konsumsi masyarakat.
Pengetatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman pahit pada tahun 2016-2017, di mana beras berkutu sempat beredar.
"Kami sangat hati-hati sekarang dengan pengalaman itu," tutup dia.
Baca juga: Mentan pastikan kios yang jual pupuk di atas HET segera ditutup
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.
Ia mengungkapkan temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.
“Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.
“Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” kata dia.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
