Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Food Station bersama Satgas Pangan melakukan pembinaan yang lebih ketat, terutama untuk menjaga mutu beras di tingkat konsumen akhir, setelah mendengar banyak aspirasi dari masyarakat.
Menurut dia, pengawasan kualitas atau quality control distribusi pangan hingga sampai ke masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pemerintah juga harus memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berperan sebagai perpanjangan rantai pasok, tetapi juga menjadi mitra strategis yang mendapat pembinaan langsung.
“Di dalam BUMD banyak buruh yang menggantungkan hidupnya. Pemerintah harus hadir membimbing sekaligus mengawasi, agar BUMD bisa kembali beroperasi optimal dengan tata kelola yang sehat,” kata Novita di Jakarta, Kamis, (25/9).
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa perjuangan petani di daerah harus terkoneksi dengan rantai pasok nasional. Dengan begitu, menurut dia, kesejahteraan petani akan lebih terjamin.
Baca juga: Pengamat: Pulihkan kepercayaan pelaku usaha beras atasi kelangkaan
Di sisi lain, dia pun memuji langkah kebijakan yang di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan petani, salah satunya lewat kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.
Menurut dia, Presiden Prabowo telah merespons aspirasi petani dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dari Rp12.500 menjadi Rp13.500. Kebijakan ini merupakan kabar baik bagi petani yang selama ini mengeluhkan rendahnya harga jual beras.
“Kenaikan HET Beras ini adalah bentuk kehadiran negara, agar petani mendapatkan harga yang pantas untuk menyejahterakan hidupnya,” kata dia.
Baca juga: Satgas Pangan Polri temukan produsen tidak pernah uji kualitas beras
Baca juga: Kementan-Satgas Pangan kawal distribusi jagung demi lindungi peternak
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
