Dino sebut isu iklim kini bergeser jadi isu keamanan nasional

14 hours ago 4

Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyampaikan bahwa isu iklim telah bergeser dari masalah lingkungan menjadi masalah keamanan nasional karena telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

“Kita sekarang melihat bagaimana isu (iklim) ini sudah berkembang jauh menjadi isu yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa,” kata Dino dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

Dino menyebutkan bahwa bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatra pada akhir November 2025 menjadi bukti dampak perubahan iklim yang merusak kehidupan ratusan ribu warga secara langsung, mengganggu perekonomian nasional, dan sempat menjadi isu utama di tingkat nasional selama beberapa pekan.

Dia juga menambahkan bahwa terdapat ancaman lain dari perubahan iklim seperti kebakaran hutan, kenaikan permukaan air laut, dan El Nino.

Mantan diplomat itu juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengubah definisi keamanan nasional karena menurutnya, isu keamanan nasional tidak lagi hanya terbatas pada ancaman atau serangan dari pihak asing.

“Yang paling berpotensi sangat real dan sangat tinggi itu adalah perubahan iklim… perubahan iklim tidak (terjadi) dalam setahun dua tahun, ia akan berkembang terus secara permanen,” ujar Dino, menambahkan bahwa hal yang serupa juga dialami oleh komunitas internasional.

Menurut Dino, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi hanya melalui kebijakan domestik, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dalam kerja sama internasional.

Dengan posisi strategis dan sumber daya yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat posisi Indonesia yang memiliki hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami.

Selain itu, keberhasilan penurunan angka deforestasi hingga 85 persen dalam dua tahun terakhir masa pemerintahan Joko Widodo merupakan capaian yang telah diakui dunia internasional.

Mantan wakil menteri luar negeri itu pun menegaskan perlunya menjaga prestasi tersebut bersama negara-negara pemilih hutan tropis lain seperti Brasil, Kosta Rika, dan Papua Nugini untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Dino juga menegaskan Indonesia perlu menentukan sikap terhadap isu iklim, termasuk apakah akan menjadikannya sebagai prioritas dan berperan aktif sebagai salah satu penentu arah kebijakan global dalam forum internasional.

Pada Juli 2025, Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) Kementerian Pertahanan RI menyebutkan bahwa bencana yang terjadi di Indonesia menuntut pendekatan baru, yaitu bencana sebagai ancaman strategis nasional.

Disebutkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia karena posisinya yang berada di jantung Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) dan kondisi tropisnya, di mana kombinasi antara ancaman alam, perubahan iklim, dan dinamika pembangunan membuat bencana menjadi isu keamanan nasional.

Solusi yang ditawarkan antara lain adalah redefinisi bencana dalam kerangka pertahanan nasional serta pembangunan sistem ketahanan berbasis risiko bencana yang meliputi integrasi data, pemodelan skenario, doktrin pertahanan nonmiliter, serta pengembangan pusat logistik strategis.

FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di Jakarta dengan tujuan mengangkat aksi iklim sebagai prioritas nasional bagi pembangunan dan keamanan, serta memosisikan Indonesia untuk berperan aktif dan berpengaruh dalam membentuk agenda iklim di tingkat regional dan global.

Tahun ini, INZS 2026 berupaya menunjukkan bagaimana transisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata serta kemakmuran bersama.

Baca juga: RI serukan D-8 perjuangkan agenda iklim global bersama dalam COP31

Baca juga: Dino Patti: Sudah saatnya RI kembali pimpin diplomasi iklim global

Baca juga: Waka MPR ajak FPCI dukung diplomasi iklim Presiden

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |