Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Farid Azhar Nasution mengusung enam program utama untuk mengoptimalkan mandat baru LPS sejalan dengan amanah UU P2SK apabila dirinya terpilih untuk menempati posisi tersebut.
Keenamnya adalah optimalisasi pengelolaan investasi, peningkatan efektivitas anggaran, penguatan organisasi dan SDM, penguatan tata kelola serta sistem informasi, penguatan pengawasan, serta penguatan Kantor Perwakilan LPS.
“Program kerja saya bertujuan agar mandat baru LPS ini terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” kata Farid saat mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota DK LPS di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.
Dalam paparannya, Farid menekankan pentingnya diversifikasi investasi, termasuk penempatan dana di surat berharga negara asing guna mitigasi risiko.
Ia juga mendorong LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berpartisipasi di pasar sekunder.
“LPS bisa berfungsi untuk turut menjaga stabilitas keuangan (salah satunya) dengan cara membeli (SBN) di pasar sekunder. Itu pernah dilakukan. Saya pernah menjadi Direktur Treasury di LPS, itu saya lakukan dan tidak ada masalah sebetulnya sepanjang kita jaga tata kelolanya,” kata Farid.
Terkait dengan anggaran, Farid mencatat bahwa serapan anggaran LPS sudah cukup baik. Namun ia menyoroti efektivitas belanja LPS, khususnya dalam kegiatan publikasi dan kehumasan.
Meski telah mengalokasikan sekitar Rp174 miliar pada 2024, Farid menilai tingkat pemahaman dan kepercayaan publik terhadap LPS masih rendah.
Menurut dia, strategi komunikasi perlu dievaluasi, termasuk pemilihan figur publik (KOL) yang lebih tepat.
Di sisi organisasi, ia menilai perlunya pembentukan unit khusus dan pengisian jabatan strategis yang masih kosong, serta peningkatan kualitas pelatihan untuk mendukung mandat baru LPS dalam UU P2SK.
Farid juga mendorong program secondment agar pegawai memahami langsung proses bisnis lembaga keuangan.
Untuk penguatan tata kelola dan IT, ia menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi LPS dengan UU P2SK dan mengembangkan sistem IT yang mampu mendukung penghitungan risiko serta proses resolusi yang lebih akurat.
Dalam hal pengawasan, ia menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara LPS dan Badan Supervisi LPS agar potensi masalah dapat diidentifikasi sejak dini.
Terakhir, ia mengusulkan evaluasi kembali cakupan kantor perwakilan LPS serta penetapan indikator kinerja (KPI) yang terukur untuk mendukung peningkatan kepercayaan publik.
Farid Azhar Nasution merupakan satu-satunya Calon Wakil Ketua DK LPS Periode 2025-2030 yang memiliki rekam jejak di internal LPS.
Ia memulai karier di LPS pada 2014 sebagai Kepala Divisi Investasi. Kemudian, Direktur Group Treasuri LPS pada 2017-2020 serta Direktur Hubungan Internasional LPS pada 2020.
Saat ini, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi LPS sejak 2023.
Selain di LPS, Farid juga tercatat memiliki pengalaman di industri keuangan dan asuransi yang luas termasuk menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada 2021-2022 serta Direktur Keuangan dan Investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (2020-2021).
Baca juga: Doddy Zulverdi membuat "LPS Super Apps" jika terpilih jadi Waka DK LPS
Baca juga: Doddy Zulverdi dan Farid Azhar jalani uji kelayakan calon Waka DK LPS
Baca juga: LPS catat indeks menabung konsumen menguat pada Juni 2025
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
