Muna Barat, Sulawesi Tenggara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan sidak salah satu SPBU Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara agar distribusi BBM bersubsidi tertib dan tepat sasaran.
"Kami hadir dengan Pak Dirjen Migas (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman), ini untuk memastikan apakah benar-benar situasi, kondisi distribusi BBM ini sudah cukup lancar atau belum," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Muna Barat, Jumat.
Wahyudi bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, yang didampingi Bupati Muna Barat La Ode Darwin dan sejumlah pejabat forkopimda setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kambara, Muna Barat.
BPH Migas menemukan antrean masih terjadi sehingga meminta masyarakat roda empat menggunakan QR Code sesuai pelat kendaraan dan STNK agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Wahyudi menyayangkan masih ada warga yang mengantre BBM subsidi tanpa membawa dokumen persyaratan penting sehingga proses verifikasi penerima yang berhak menjadi kurang optimal.
Menurutnya, sebagian pengantre yang menggunakan BBM subsidi untuk bekerja telah membawa dokumen lengkap, namun masih banyak warga lalai karena tidak membawa STNK, QR Code, bahkan SIM.
Baca juga: Pertamina temukan lima kendaraan bermasalah pada sidak BBM di Merauke
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas (kanan), Bupati Muna Barat La Ode Darwin (kiri), dan pihak terkait lainnya dalam sidak di salah satu SPBU di Muna Barat, Jumat (4/9/2026). ANTARA/HariantoWahyudi menilai masyarakat yang membawa dokumen lengkap sudah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan sehingga layak memperoleh prioritas pelayanan dibandingkan pengantre yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Ia juga menemukan sejumlah sepeda motor yang digunakan mengantre memiliki pelat nomor kedaluwarsa sehingga pengendara dengan kelengkapan administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebaiknya dipisahkan dari antrean pelayanan.
"Kalau masyarakat semua patuh, data untuk masyarakat yang berhak (menerima) BBM subsidi yang dikompensasi negara itu mudah diidentifikasi dan bisa ditarik datanya sehingga pelayanan kita tepat sasaran," ucapnya.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga akan melakukan evaluasi selama satu hingga dua minggu untuk menyesuaikan administrasi serta memperkuat sistem distribusi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah itu.
Dalam jangka pendek BPH Migas meminta Pertamina meningkatkan frekuensi pengiriman BBM agar mengurai antrean di wilayah tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap SPBU, Pertashop dan SPBUN untuk menentukan lokasi yang memerlukan penguatan layanan sesuai kondisi lapangan dan usulan pemerintah setempat.
Sementara, terkait penambahan SPBU di wilayah itu, menurutnya masih akan dievaluasi karena pembangunan penyalur baru membutuhkan investasi besar serta proses perizinan yang memerlukan waktu cukup panjang.
Baca juga: Pertamina blokir 3.500 kendaraan selewengkan BBM subsidi Sumbar
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas berkomunikasi dengan pengemudi yang mengantre BBM subsidi di salah satu SPBU Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Jumat (4/9/2026). ANTARA/HariantoDirektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sidak dilakukan guna memastikan pelayanan penyaluran BBM bersubsidi dapat memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Laode menyarankan agar pengelola SPBU menambah sumber daya manusia (SDM) agar dapat memilah kendaraan berdasarkan kelengkapan dokumen, sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan efisien.
Ia meminta pembeli yang membawa dokumen lengkap akan diprioritaskan dalam antrean, sedangkan pembeli yang tidak membawa barcode atau persyaratan lainnya akan diarahkan ke jalur terpisah.
"Jadi yang dokumennya lengkap didahulukan, yang tidak lengkap akan mendapatkan proses screening lebih lanjut. Seperti itu aja," tegasnya.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina yang merespons cepat keluhan masyarakat terkait pelayanan serta ketersediaan BBM subsidi di daerahnya.
Darwin mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kebutuhan BBM subsidi, termasuk kemungkinan penambahan SPBU, penyalur, serta evaluasi kuota agar distribusi berjalan optimal. Pihaknya akan menindaklanjuti dalam waktu maksimal dua minggu ke depan.
"Setelah itu nanti kami akan putuskan dan kami akan bersurat resmi kepada Kepala BPH Migas dan Pak Dirjen Migas dan Pertamina untuk mengambil langkah-langkah yang apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan antrean dan kecukupan dalam BBM di Muna Barat," ucap Darwin.
Bupati juga menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan kepatuhan regulasi penggunaan barcode dan ketentuan lainnya karena menurutnya, penyalahgunaan BBM subsidi dapat berdampak terhadap keuangan negara dan masyarakat yang membutuhkan.
Darwin menambahkan kebutuhan BBM subsidi di Muna Barat masih dianggap kurang terutama bagi petani dan nelayan kepulauan sehingga pemerintah setempat akan mengkaji pembentukan subpenyalur yang kemudian akan dikoordinasikan kepada BPH Migas hingga Kementerian ESDM.
Baca juga: Sidak ke SPBU, Menteri ESDM temukan mobil mewah konsumsi BBM subsidi
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
