Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan kesiapannya mendukung layanan penyeberangan perintis guna menjaga konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) serta memperlancar mobilitas masyarakat dan logistik nasional.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin mengatakan pihaknya telah mengusulkan penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun.
"Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama," kata Heru.
Komitmen pemerintah menjaga konektivitas masyarakat di wilayah 3TP kembali diperkuat. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, serta BUMN penyelenggara transportasi perintis, termasuk ASDP.
Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan layanan angkutan perintis pada semester II Tahun 2026. Seiring keterbatasan alokasi subsidi yang belum mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun, pemerintah bergerak cepat mencari solusi agar layanan transportasi yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah kepulauan tetap berjalan tanpa mengurangi aksesibilitas.
Heru menuturkan pihaknya mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal," ujar Heru.
Heru menegaskan, dukungan pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan perintis sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mengaku ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan penyeberangan tetap hadir secara aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah menyepakati langkah-langkah untuk memastikan keberlangsungan layanan transportasi perintis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung hingga akhir tahun.
Menurutnya, layanan transportasi publik di wilayah kepulauan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya.
"Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen memastikan layanan perintis tetap berjalan sehingga masyarakat terus memperoleh akses transportasi yang andal. Berbagai kebutuhan yang disampaikan operator akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyediaan solusi bagi layanan transportasi publik lainnya," ujar Prasetyo.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keberlanjutan layanan transportasi di wilayah 3TP merupakan bagian penting dalam mendukung program prioritas Presiden.
Oleh karena itu, persoalan pendanaan layanan publik perlu segera diselesaikan melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas kembali beroperasinya layanan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sembari proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah diselesaikan.
Ia juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi skema PSO agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin.
Sebagai tindak lanjut, layanan penyeberangan perintis ASDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kembali beroperasi mulai Senin (20/7).
Tiga armada telah melayani masyarakat sesuai jadwal, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), serta KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP).
Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) untuk sementara tidak beroperasi menyusul imbauan kewaspadaan cuaca ekstrem demi menjamin keselamatan pelayaran.
Baca juga: Pemerintah-DPR tambah anggaran ASDP-Pelni untuk penyeberangan perintis
Baca juga: KMP Kaldera Toba resmi layani rute perintis Muara - Onan Runggu
Baca juga: ASDP layani 207 rute perintis hingga penjuru 3T guna perkuat Nusantara
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
