Cirebon (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan kondisi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat ini sudah kondusif usai terjadinya peristiwa perusakan Gedung DPRD setempat pada Sabtu (30/8).
Ia mengatakan situasi bisa dipulihkan karena seluruh unsur forum Koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kabupaten Cirebon bergerak cepat menangani dampaknya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Cirebon dan jajaran Forkopimda yang sudah memiliki cooling system yang baik,” kata Bima dalam kunjungan kerjanya di Cirebon, Rabu.
Menurutnya, koordinasi dan sinergisitas antara pimpinan instansi daerah di Kabupaten Cirebon telah terbukti mampu meredam gejolak, meski insiden tersebut tidak sepenuhnya bisa dihindari.
Mendagri Tito Karnavian, kata dia, sudah memberikan arahan khusus agar setiap pemerintah daerah (pemda) dapat memperkuat komunikasi, silaturahmi, serta dialog dengan seluruh unsur masyarakat.
“Untuk dialog dengan semua unsur masyarakat dilanjutkan lagi, agar bisa mengantisipasi semua potensi-potensi konflik yang terjadi,” katanya.
Wamendagri pun menekankan pelayanan publik maupun jalannya pemerintahan di Kabupaten Cirebon, harus tetap berjalan.
Ia mengapresiasi langkah Bupati Cirebon yang segera berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD dan pimpinan dewan, untuk memastikan proses pemulihan berlangsung baik, khususnya setelah terjadi peristiwa kerusuhan di daerah tersebut.
“Artinya mekanisme penganggaran sudah ada. Baik melalui pergeseran ataupun hal lainnya terkait pemanfaatan aset pemda,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Bima, masih menunggu laporan kemampuan fiskal dari pemda sebelum membicarakan lebih lanjut bentuk dukungan yang bisa diberikan, termasuk untuk perbaikan fasilitas di daerah itu.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran pemda agar mawas diri dengan menunda kegiatan seremonial, membatalkan agenda yang tidak esensial, dan menghindari langkah yang berpotensi menimbulkan gejolak baru di masyarakat.
Bupati Cirebon Imron dalam kesempatan yang sama menjelaskan, pemda akan menyesuaikan anggaran agar perbaikan Gedung DPRD tidak mengganggu program pembangunan prioritas.
Pemkab Cirebon berencana melakukan efisiensi di sejumlah dinas, sehingga pemulihan tetap bisa dijalankan tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kami fokuskan, terutama agar tidak mengganggu fiskal daerah untuk pembangunan jalan dan pelayanan dasar lainnya,” tuturnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar menyalurkan aspirasi melalui cara yang baik, karena pemerintah selalu terbuka menerima masukan.
“Namun yang harus ditekankan, penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan merusak fasilitas karena akan mengganggu kepentingan bersama,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menegaskan lembaga legislatif akan tetap menjalankan tugas meski kantor dewan mengalami kerusakan.
Dia menyebutkan rapat fraksi maupun sidang paripurna, tetap dilaksanakan di Gedung DPRD dengan memanfaatkan ruangan yang masih bisa digunakan.
DPRD Kabupaten Cirebon sepakat untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar daerah dalam waktu dekat, dan lebih banyak melakukan pertemuan maupun audiensi dengan masyarakat di wilayahnya.
“Terkait dampak kejadian kemarin, perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan masih dilakukan,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
