Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Diseminasi dan Informasi Media Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Noudhy Valdryno mengatakan pemerintah terus mendorong edukasi untuk memerangi misinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat terutama soal isu kesehatan di era digital yang cakupannya sangat luas.
“Rekan-rekan jurnalis mari bekerja sama supaya kita tidak terjebak dalam game yang namanya clickbait atau judul-judul yang menarik perhatian digital. Saya rasa ini menjadi kewajiban pemerintah dan rekan-rekan media bagaimana caranya supaya kerja sama-kerja sama yang dilakukan selama ini bisa membuat teman-teman ‘imun’ dari yang namanya rezim clickbait,” kata Ryno dalam gelar wicara Kelas Jurnalis Lawan Misinformasi Kanker Leher Rahim di Era Digital di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan luasnya ranah digital dan kontak dengan derasnya informasi di media sosial membuat masyarakat rentan terpapar misinformasi atau informasi palsu yang dibagikan kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Qodari: KSP dan BKP saling perkuat komunikasi program pemerintah
Untuk itu, BKP juga bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga untuk selalu melakukan edukasi melalui berbagai program kebijakan pemerintah dan juga melibatkan jurnalis sebagai gerbang utama penyebaran informasi memerangi berita bohong terutama pada isu antikorupsi, ekonomi dan juga kesehatan.
“Nggak boleh rakyat kita disuguhi dengan angle-angle yang hanya memantik emosi mereka tanpa fakta yang jelas. Nah tugas kita, kita ingin tingkatkan kualitas komunikasi publik seluruh pemerintahan kita, gimana pun caranya, kita harus sukses di ranah digital ini dengan baik dan tetap beretika menghasilkan aset-aset komunikasi yang berkualitas untuk masyarakat kita,” kata Ryno.
Ia mengatakan pemerintahan saat ini juga sedang mereplikasi komunikasi yang efektif di ranah digital agar informasi yang valid dengan narasumber yang kredibel tidak kalah dengan berita yang hanya viral dan kontroversial di media sosial.
Baca juga: Dari fragmentasi ke integrasi, menata ulang komunikasi pemerintah
Algoritma juga sudah diatur agar konten pemerintahan direduksi dari konten politik ke konten entertainment.
Ryno mengatakan pemerintah dari beberapa kementerian memfasilitasi masyarakat untuk mengecek fakta dari konten yang diterima, utamanya soal kesehatan termasuk soal vaksin HPV kanker leher rahim.
Pemerintah juga mengajak akademisi untuk memberikan saran, sugesti dan rekomendasi untuk sama-sama memerangi misinformasi yang harus dilawan dengan lebih frontal.
Baca juga: Perusahaan kesehatan luncurkan laman informasi terkait obesitas
Baca juga: Demi kesehatan mental, sebaiknya perlu pilah informasi di media sosial
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
