Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo mengajak semua pihak melakukan pertobatan nasional dengan mengakui kesalahan untuk selanjutnya melakukan perbaikan tata kelola dan kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat.
"Dibuka kartunya, diakui kesalahan-kesalahannya, karena kalau kita menyangkal, kita tidak akan ke mana-mana. Diakui, dan marilah kita melakukan tobat nasional. Itu kata yang menurut saya sekarang ini paling perlu, karena kalau tidak, kita tidak tahu kita itu mau apa ya," kata dia dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, Rabu.
Dia mengingatkan bahwa catatan dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat sudah disampaikan sejak lama oleh berbagai pihak yang tidak memiliki kepentingan. Hal itu sebagai suatu aksi berdasarkan semangat cinta terhadap Indonesia.
Kritik dan masukan tersebut diharapkan disampaikan kepada para pengambil kebijakan agar tidak hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja.
Dia mendorong para pemangku kepentingan untuk mendengarkan gagasan dan masukan tersebut, untuk mengundang pihak-pihak terkait guna kebaikan bersama.
"Yang kemarin diundang adalah ketua partai politik, pemimpin agama. Apakah mahasiswa juga sudah diundang? Apakah para akademisi sudah didengarkan? Saya tidak tahu, kita menjawab menurut keyakinan kita masing-masing," katanya.
Baca juga: Prabowo dengar langsung aspirasi serikat buruh, ormas, dan tokoh agama
Sebelumnya, dalam konferensi pers itu, para tokoh agama dan masyarakat yang tergabung dalam GBN menyerukan sejumlah tuntutan dan masukan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, serta lembaga legislatif, dan yudikatif. Tuntutan itu disampaikan setelah terjadi gelombang unjuk rasa di tanah air yang menyebabkan korban jiwa.
Tuntutannya termasuk menjadikan keberpihakan kepada rakyat sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan negara, agar menghentikan segala tindakan kekerasan dan represif menghadapi unjuk rasa yang merupakan bagian dari kekerasan berpendapat dan berekspresi.
Para tokoh itu mengingatkan bahwa unjuk rasa timbul karena rakyat murka menyaksikan sebagian elit di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta aparat penegak hukum tidak sensitif dan nir-empati kepada beban rakyat yang terus membesar.
Presiden didorong secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, bersahaja, dan menerapkan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang.
Mereka juga menyerukan tentang penghapusan segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara-negara dapat dijalankan.
Selain Kardinal Suharyo, turut hadir antara lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qothrunnada Wahid membacakan pesan kebangsaan GNB untuk pemerintah, Sinta Nuriyah Wahid, Franz Magnis Suseno, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 2019-2024 Pendeta Gomar Gultom dan Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin.
Selain itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, Guru Besar UI Francisia Saveria Sika Ery Seda, serta Romo Setyo Wibowo.
Baca juga: Tokoh masyarakat minta pemerintah dengarkan "17+8 Tuntutan Rakyat"
Baca juga: Tokoh masyarakat minta berpihak ke rakyat jadi dasar kebijakan negara
Baca juga: Tokoh lintas agama serukan perdamaian dan tolak kekerasan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
