Semarang (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai Pemerintah Provinsi Jateng merupakan lembaga yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah, di Semarang, Senin, mengatakan bahwa pada semester I 2024 penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96 persen.
Kemudian, meningkat 92,24 persen pada semester II 2024, dan pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46 persen.
"Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95 persen. Ini baru 93,46 persen. Standarnya untuk batas penyelesaian rekomendasi adalah 85 persen, ini sudah di atas standar, namun menurut kami masih harus ditingkatkan, karena bisa diupayakan lebih baik," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan "entry meeting" pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 di Kantor Gubernur Jateng.
Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan semester II 2025 akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan, terkait kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Jateng.
Sasaran pemeriksaan, antara lain meliputi pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dan operasional serta investasi PT BPR BKK Jateng (perseroda).
Menurut dia, lama pemeriksaan pendahuluan adalah 25-30 hari dan setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci.
Adapun penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan pada pekan kedua atau pekan ketiga Desember 2025, dan diharapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan nanti bisa mencapai 95 persen.
"Tujuan kamj untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemeriksaan BPK tersebut menjadi suatu sarana perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.
Tujuannya, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan yang diharapkan bisa memberikan gambaran secara objektif dan mendapatkan masukan yang konstruktif.
Setelah ada temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, ia berharap secepatnya ditindaklanjuti, demi menciptakan good governance dan clear government.
"Berikan data secara proaktif sehingga pada saat audit investigasi akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan," katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng: Realisasi investasi sudah 58,19 persen dari target
Baca juga: Pemprov Jateng: Perbaikan jalan provinsi sudah rampung 90 persen
Baca juga: Tokoh agama di Jateng serukan demonstrasi damai dan kendalikan emosi
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
