Kemendes percepat pengentasan 30 daerah tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menargetkan percepatan pengentasan wilayah tertinggal yang masih tersisa, yakni sekitar 30 kabupaten di berbagai provinsi, terutama di kawasan timur Indonesia.

“Masih ada sekitar 30-an daerah tertinggal yang rata-rata berada di Papua dan kawasan timur Indonesia. Ini menjadi fokus kerja kita ke depan,” ujar Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Rafdinal.

Hal tersebut dia sampaikan saat menyampaikan pidato pembuka dalam webinar bertajuk Memahami Ekosistem Kelembagaan Ekonomi Desa: Sinergi Menuju Kemandirian Petani, seperti diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Rafdinal lalu mengatakan bahwa dari total 199 daerah tertinggal yang pernah ditetapkan pemerintah, sebagian besarnya pada saat ini sudah berhasil naik status. Dengan demikian, tersisa sekitar 30 wilayah yang masih membutuhkan intervensi program pembangunan secara lebih intensif.

Baca juga: Semua desa ditargetkan akan berlistrik di era Presiden Prabowo

Ia lalu menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal akan mengandalkan sejumlah intervensi. Di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan, hilirisasi produk lokal, serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai fondasi peningkatan ekonomi wilayah.

Selain itu, menurut dia, kebijakan lintas sektor pun harus lebih terintegrasi agar intervensi yang diberikan mampu bernilai tepat dengan kebutuhan daerah tertinggal terkait.

“Sering kali program masuk berdasarkan sektor masing-masing, tidak melihat potensi dan masalah daerah secara menyeluruh. Ke depan, sinkronisasi lintas kementerian sangat penting,” kata dia.

Selanjutnya, Rafdinal juga menekankan pentingnya bagi desa-desa tertinggal untuk memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki sebagai pengungkit ekonomi. Dia mengatakan hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, hingga komoditas unggulan daerah dapat mendorong percepatan keluar dari status tertinggal.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema penguatan kelembagaan ekonomi desa dan kemitraan lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Ketika desa kuat, kawasan tertinggal akan lebih cepat maju,” ujarnya.