Jakarta (ANTARA) - Penasihat Utama Menteri Kehutanan (Menhut), Silverius Oscar Unggul, memastikan komitmen Indonesia untuk mempercepat penetapan hutan adat dan mendorong kolaborasi pendanaan inklusif bagi masyarakat adat dalam forum internasional.
"Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah. Komposisi task force disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender dan representasi dari seluruh wilayah Indonesia," kata Penasihat Utama Menhut, Silverius, dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Senin.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior di Brasil, Sabtu (15/11).
Dia menjelaskan bahwa satuan tugas (Satgas) Percepatan Perizinan Hutan Adat yang dibentuk sejak Maret 2025 itu bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.
Baca juga: Komitmen pengelolaan hutan oleh masyarakat adat diapresiasi dunia
Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat adat setelah pengakuan hutan adat.
Pemerintah Indonesia menyiapkan dua model pendanaan, yaitu hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan masa tenggang atau grace period lebih panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.
Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi MoU antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.
Di dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis.
Baca juga: Kemenhut perkuat kapasitas verifikator, percepat penetapan hutan adat
Baca juga: MK: Masyarakat adat tak perlu izin berkebun di hutan asal nonkomersial
"Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci," jelasnya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
