Mataram (ANTARA) - Gelombang aksi massa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat justru berujung pada kericuhan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme.
Di tengah situasi penuh ketegangan, suara para tokoh agama dan masyarakat tampil sebagai cahaya penuntun. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, hingga Gereja Katolik sepakat menyerukan hal yang sama: damai adalah jalan, dialog adalah kunci, persatuan adalah tujuan.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto merangkul 16 ormas Islam untuk duduk bersama membicarakan tantangan bangsa. Momentum ini memberi pesan penting bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak penyangga moral yang siap menjaga tenun persaudaraan di tengah badai.
Aspirasi rakyat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Namun, aspirasi kehilangan makna jika disampaikan dengan cara-cara yang merugikan orang banyak. Kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, dan peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang anak bangsa di Jakarta adalah contoh nyata bagaimana garis antara perjuangan dan perusakan bisa begitu tipis.
Oleh sebab itu, seruan para tokoh agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat patut dijadikan pedoman. Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar. Aparat pun dituntut menghadirkan pendekatan persuasif dan humanis. Ketika masyarakat dan aparat sama-sama menahan diri, ruang anarkisme akan menyempit dengan sendirinya.
Pilar penyejuk
Indonesia beruntung memiliki modal sosial yang kuat melalui ormas keagamaan dan komunitas adat. Imbauan Nahdlatul Wathan agar masyarakat memperbanyak doa dan tidak mudah terprovokasi, instruksi PBNU untuk menjaga stabilitas nasional, hingga seruan Muhammadiyah agar semua pihak menahan diri, adalah bukti bahwa tokoh agama tetap menjadi jangkar moral bangsa.
Bahkan, doa bersama melalui hizib, istighatsah, maupun misa lintas iman bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga simbol persatuan yang mengikat kebangsaan.
Tokoh agama, adat, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah. Dalam situasi rawan provokasi, kehadiran mereka dapat meredam gejolak dengan bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Inilah kekuatan khas Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Meski demikian, seruan damai saja tidak cukup. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi juga menjawabnya dengan kebijakan nyata. Kekecewaan rakyat atas ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, atau kebijakan yang dianggap elitis tidak bisa diabaikan.
Solusi damai yang orisinal harus berbentuk keberanian politik untuk membuka ruang dialog formal yang mempertemukan pemerintah, ormas, dan perwakilan masyarakat secara rutin, sehingga aspirasi tersalurkan tanpa harus turun ke jalan.
Baca juga: Cendekiawan lintas iman minta semua pihak jaga persatuan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
