Jakarta (ANTARA) - Tiga lembaga think-tank Indonesia, yaitu Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Institute for Development of Economics & Finance (Indef), dan The Prakarsa sepakat menyerukan pentingnya perlindungan secara komprehensif bagi pekerja terdampak aktivitas bisnis.
"Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan, untuk menciptakan investasi yang menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis demi pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, yang berbicara mewakili ketiga lembaga tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah selama satu pekan terakhir telah menyebabkan kondisi politik serta ekonomi yang kurang kondusif di Indonesia.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan upaya lainnya yang dapat dilakukan pemerintah terkait perundungan pekerja terdampak adalah pengembangan kerangka decent work yang menjamin upah dan jam kerja layak, serta keselamatan kerja, dan pembentukan regulasi setingkat UU untuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform digital dengan skema tripartit (pemerintah-perusahaan platform- pekerja).
Upaya lainnya yang dapat dilakukan pembuat kebijakan, lanjut Faisal, adalah integrasi yang lebih luas dari para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk 4,6 juta pekerja platform digital, dengan mekanisme kontribusi yang proporsional.
"Jalankan program padat karya tunai secara masif secara nasional yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK dan kelompok pengangguran lainnya," kata Faisal.
Selain itu, ketiga lembaga think-tank juga mendorong transformasi ekonomi dan revitalisasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan.
"Selanjutnya, akselerasi transisi 59 persen pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal," kata Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan CORE Indonesia, Indef, dan The Prakarsa juga mendorong pemerintah untuk mengoreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis, serta melakukan realokasi investasi.
"Realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan menuju industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang," ujar dia.
Baca juga: Pemerintah perkirakan total kerugian akibat demo senilai Rp900 miliar
Baca juga: Airlangga pastikan dinamika sosial berdampak jangka pendek ke ekonomi
Baca juga: Jakarta berbenah usai dihantam gelombang protes
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
