Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang dinilai belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan keterbatasan peralatan pendukung operasi.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Basarnas di Jakarta, Rabu, Robert mengatakan bahwa BPK menilai penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada 2022 hingga semester I 2023 tidak efektif.
"Temuan BPK ini harus menjadi pintu masuk bagi kita semua. Dari 837 operasi yang dilakukan, 24,3 persen tidak memenuhi standar waktu tempuh, bahkan 377 operasi tidak bisa mengevakuasi seluruh korban," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi rutin atas pelaksanaan operasi belum berjalan, penempatan personel penyelamat tidak berbasis kebutuhan, dan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia juga belum memadai.
Akibatnya, kata dia, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kerap tidak berlangsung aman, cepat, tepat, dan minim risiko selanjutnya kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan anggaran serta peralatan yang sudah berusia puluhan tahun.
Baca juga: Basarnas: 5.000 masyarakat ikuti pembinaan potensi SAR
"Harusnya kapal penyelamat bisa melaju 60 knot, tapi kenyataannya hanya 20 sampai 30 knot. Saat tiba di lokasi, seringkali korban sudah meninggal," ujarnya.
Robert menilai pembaruan peralatan mutlak dilakukan agar Basarnas mampu menjawab tantangan penanganan bencana dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, hal itu hanya bisa terwujud bila pemerintah menambah dukungan anggaran.
"Jangan kita berharap kinerja Basarnas baik sementara anggarannya sangat terbatas. Kalau mau lebih baik ke depan, harus siapkan anggaran dan peralatan baru," katanya menegaskan.
Basarnas menghadapi selisih atau backlog anggaran senilai Rp862,7 miliar pada tahun anggaran 2026 karena pagu yang ditetapkan jauh di bawah kebutuhan operasional lembaga.
Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris mengatakan bahwa pagu kebutuhan 2026 mencapai Rp2,27 triliun, namun alokasi yang diterima hanya Rp1,4 triliun, maka selisih Rp862 miliar lebih itu menyebabkan banyak program vital tidak dapat terlaksana penuh, padahal Basarnas dituntut selalu hadir cepat dalam setiap kejadian darurat.
Ia merinci untuk anggaran operasional yang tersedia sebesar Rp826,73 miliar dan non-operasional Rp528,93 miliar, sudah termasuk tambahan Rp397,9 miliar untuk belanja operasional, sistem komunikasi, operasi SAR, dan dukungan manajemen.
Baca juga: Basarnas hadapi "backlog" anggaran Rp862 miliar pada 2026
Baca juga: Basarnas ajukan dana kedaulatan untuk percepat operasi penyelamatan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
