Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 3.291 data prioritas dari 98 kementerian/lembaga (K/L).
“(Data) ini menjadi Rencana Induk Data Pembangunan dari 2025 hingga 2029,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu.
Data prioritas digunakan untuk mendukung pengawasan dan evaluasi pembangunan nasional seperti Dashboard Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dashboard Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, data prioritas terkumpul 693 pada tahun 2022, lalu 1.689 pada 2023, dan 1.879 pada 2024.
Baca juga: Bappenas mohon DPR setujui alokasi pinjaman luar negeri untuk SMART
Adapun pemanfaatan data prioritas tahun 2025 untuk isu strategis SDGs 401 data, ekonomi 335 data, pendidikan 270 data, ketahanan pangan 171 data, kesehatan 183 data, energi 16 data, pertahanan nasional 143 data, perubahan iklim 18 data, lalu gender, anak, dan gizi 187 data, serta lainnya 1.968 data.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga menerangkan kode referensi indikator pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah melalui integrasi data dan sistem perencanaan terpadu.
Kode referensi ini dimanfaatkan untuk seluruh sistem informasi berbasis teknologi di pusat maupun daerah seperti KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran), sistem informasi pemerintahan daerah, dan Portal Satu Data Indonesia. Hal tersebut ditujukan guna memastikan keselarasan dokumen perencanaan.
Baca juga: Bappenas terapkan pengendalian terpadu untuk pastikan capaian PN
“Integrasi lebih lanjut pada rencana kerja 2026 akan memperkuat sistem integrasi lebih lanjut antara KRISNA, SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), dan Portal Satu Data Indonesia, terutama untuk menunjang penyusunan dan penyediaan data pembangunan pusat dan daerah,” ucap Kepala Bappenas.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
