Jakarta (ANTARA) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) meminta kenaikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk membangun pos pantau atau National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik wilayah Indonesia.
"Penambahannya (anggaran) itu sekitar Rp5,6 triliun kita minta tambah," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah saat ditemui usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu.
Irvansyah menjelaskan NMSS itu harus dibangun agar Bakamla dapat dengan mudah mendeteksi pergerakan kapal di jalur laut, khususnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain.
Nantinya, kata Irvansyah, di setiap pos NMSS akan dilengkapi dengan beragam perlengkapan patroli dari mulai kapal hingga pesawat nirawak atau drone.
"Satu pos akan dilengkapi dengan radar, kamera, dan sarana patroli yang kecil, drone dan kapal-kapal kecil untuk patroli," kata Irvansyah.
Tidak hanya itu, setiap pos nantinya akan dilengkapi alat untuk mengintegrasikan pengawasan yang dilakukan Bakamla dengan instansi keamanan laut lain.
Irvansyah melanjutkan, pihaknya berharap anggaran yang diajukan dapat diterima sehingga pembangunan 35 NMSS bisa berjalan dengan lancar.
"Kita berharap pembangunan bisa berjalan dengan lancar agar kita bisa mencapai target pembangunan NMSS di 70 titik," jelas Irvansyah.
Baca juga: Bakamla RI jalin kerja sama patroli laut dengan Coast Guard Vietnam
Baca juga: Bakamla RI terima kunjungan Coast Guard Vietnam di Tanjung Priok
Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
