Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menyebut peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai jalan monumental dalam membangun ekonomi rakyat yang mandiri, adil, dan inklusif menuju kedaulatan ekonomi.
"Peluncuran program ini menjadi penanda penting arah baru pembangunan nasional yang menempatkan kedaulatan ekonomi desa sebagai fondasi kekuatan bangsa," kata Anshar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan kehadiran Kopdeskel Merah Putih akan menjadi solusi mengatasi ketimpangan ekonomi serta keterpinggiran petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal
Dalam semangat ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Baca juga: Puan sebut Kopdeskel Merah Putih wujud negara hadir untuk rakyat
Partai PRIMA melihat bahwa roh dari program ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang menempatkan koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme ekstrem dan sosialisme otoriter.
Ia mengatakan koperasi bukanlah sekadar instrumen ekonomi, melainkan sarana perjuangan moral rakyat, berbasis gotong royong, solidaritas, dan kedaulatan kolektif.
Partai PRIMA menggarisbawahi pentingnya penerapan empat prinsip utama agar program ini sukses dan berkelanjutan: Pertama, Profesionalisme Pengelolaan: Tata kelola koperasi harus modern, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital.
Kedua, Partisipasi Demokratis: Koperasi harus menjamin hak suara dan peran aktif anggotanya, bukan sekadar alat bagi elite.
Ketiga, Bebas dari Intervensi Politik: Lembaga koperasi tidak boleh dipolitisasi demi kepentingan jangka pendek.
Keempat, Ekosistem Pendukung: Pemerintah wajib menjamin pendampingan teknis, akses permodalan, serta perluasan pasar.
Baca juga: Wamenkop: Kopdeskel Merah Putih wujud jalannya sistem demokrasi
"Partai PRIMA juga memandang bahwa Koperasi merupakan solusi modern di era digital. Dimana di tengah disrupsi digital dan tantangan globalisasi, koperasi bukanlah model usang," ujar Anshar.
Sebaliknya, ini adalah alternatif rasional dan strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat, terutama mereka yang tinggal dan bekerja di desa-desa.
Partai PRIMA berkomitmen untuk terus mengawal, mendukung, dan memastikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi gerakan nasional, bukan proyek jangka pendek.
"Kami percaya, dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, koperasi bisa kembali menjadi alat perjuangan rakyat dalam membangun kedaulatan ekonomi Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (21/7).
Baca juga: Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih wujud pemerataan pembangunan desa
"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih," ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.
Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.
Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
