Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) meluncurkan inisiatif Kerangka Ekonomi untuk Indonesia Tanggap Iklim Menuju Emisi Nol Bersih (Komitmen).
"Komitmen ini merupakan respons akademik UIII terhadap kebutuhan mendesak Indonesia untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim dalam kebijakan ekonomi," kata Direktur Program Komitmen UIII Teguh Yudo Wicaksono di Depok, Jabar, Kamis.
Lebih lanjut, Teguh menyampaikan bahwa Komitmen tidak hanya menghasilkan kerangka teoretis, tetapi juga instrumen praktis yang dapat digunakan pengambil kebijakan untuk menghadapi tantangan transisi energi.
"Inisiatif ini sangat relevan mengingat komitmen Indonesia untuk mencapai net-zero emission dan kebutuhan transformasi ekonomi yang memerlukan investasi masif serta koordinasi lintas sektor," ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, Komitmen diharapkan dapat memecah silo kelembagaan dan menciptakan sinergi antara kebijakan ekonomi dan target iklim nasional.
Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan ekonomi makro dan fiskal Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim.
Program ini dirancang untuk memperkuat kerangka kebijakan ekonomi Indonesia dalam merespons tantangan perubahan iklim.
Sejumlah lembaga internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Network for Greening the Financial System (NGFS) telah memberikan peringatan bahwa perubahan iklim dapat berdampak buruk bagi perekonomian, menyebabkan kerugian signifikan, serta memberikan tekanan pada sumber daya negara untuk pembangunan.
"Setidaknya ada dua risiko yang timbul akibat perubahan iklim dan risiko-risiko ini harus dimitigasi dengan baik, yaitu risiko fisik dan risiko transisi," katanya.
Risiko fisik, seperti kenaikan muka air laut, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, kini semakin sering terjadi.
Selain itu, risiko transisi juga muncul sebagai akibat perubahan kebijakan, teknologi dan faktor lainnya yang akan berdampak signifikan bagi perekonomian.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tentu berada di garis paling depan dalam menghadapi risiko-risiko perubahan iklim ini.
Inisiatif Komitmen ini hadir untuk menjawab setidaknya tiga kesenjangan penting dalam kebijakan ekonomi iklim Indonesia.
Pertama, adalah kesenjangan kebijakan (policy gap).
Kesenjangan kebijakan ini meliputi masih belum cukupnya instrumen kebijakan makroekonomi yang tanggap terhadap iklim.
Selain itu, kebijakan ekonomi masih cenderung terfragmentasi, terutama antara kebijakan moneter dan fiskal.
Di saat bersamaan orientasi kebijakan ekonomi cenderung berfokus pada jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak iklim masa depan.
Kesenjangan kedua adalah kesenjangan metodologi (methodological gap).
Kesenjangan ini meliputi masih minimnya metode dan cara yang cukup solid untuk menilai dampak perubahan iklim terhadap nilai asset.
Padahal perubahan iklim dapat mengancam stabilitas makroekonomi sebagai akibat anjloknya valuasi asset yang terjadi secara mendadak (seperti halnya stranded assets) sebagai akibat kebijakan atau perubahan iklim.
Kesenjangan ketiga adalah kesenjangan koordinasi (coordination gap).
Kesenjangan ini meliputi kompleksitas transformasi ekonomi menuju emisi nol bersih yang memerlukan aksi terkoordinasi lintas pemangku kepentingan.
Kolaborasi yang luas untuk memecah ego kelembagaan mutlak diperlukan.
Elemen penting lain yang juga diperlukan mencakup pelibatan yang beragam dengan pemangku kepentingan, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah rentan iklim.
"Semua hal tersebut bertujuan untuk memastikan solusi yang berkeadilan dan sesuai konteks Indonesia," sebut Teguh.
Baca juga: Rektor UIII: Tangani krisis iklim butuh keyakinan moral-aksi bersama
Baca juga: UIN-UIII usung cara baru aksi lingkungan di forum internasional
Baca juga: UIII buka Program Studi Perubahan Iklim
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
