China bantah tuduhan palsu terkait Laut China Selatan

2 hours ago 2

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menolak tuduhan tidak berdasar dari sejumlah negara terkait situasi di Laut China Selatan, termasuk pernyataan yang muncul dari pertemuan empat menteri pertahanan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Filipina di Kuala Lumpur pada 1 November lalu.

“Beberapa negara menyebarkan narasi palsu mengenai isu maritim dan membuat tuduhan tak berdasar terhadap China. Kami sangat menyesalkan dan menentang keras hal tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.

Dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (6/11), Mao menegaskan kondisi di Laut China Timur dan Laut China Selatan secara umum tetap stabil.

Ia meminta negara-negara terkait menghormati upaya negara-negara kawasan dalam menyelesaikan persoalan maritim melalui dialog dan konsultasi, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Pernyataan Mao itu menanggapi hasil pertemuan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro, dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr., yang menuduh tindakan China menyebabkan instabilitas dan berupaya mengubah “status quo” dengan paksaan.

Mao juga menolak putusan Mahkamah Arbitrase 2016 yang memenangkan Filipina dalam sengketa Laut China Selatan.

Baca juga: AS bentuk satgas Filipina untuk perkuat operasi di Laut Cina Selatan

“Putusan arbitrase itu hanyalah lelucon politik yang disamarkan sebagai proses hukum. China tidak pernah menerima atau mengakuinya sejak awal,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Asia-Pasifik seharusnya menjadi kawasan kerja sama dan pembangunan, bukan ajang persaingan geopolitik.

“Politik blok dan konfrontasi kelompok tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan di Kuala Lumpur, keempat menteri pertahanan menegaskan komitmen untuk menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, menegakkan hukum internasional sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta memperkuat kerja sama pertahanan, latihan bersama, dan pertukaran informasi.

Dalam pertemuan tersebut, keempat menteri pertahanan juga memberikan dukungan berkelanjutan mereka terhadap peran sentral ASEAN dalam membentuk masa depan kawasan.

Para menteri pertahanan tersebut juga menyampaikan komitmen mereka untuk kembali fokus pada upaya bersama Australia, Jepang, Filipina, dan AS dalam pencegahan dan kesiapan operasional, serta meningkatkan kegiatan kerja sama pertahanan yang terkoordinasi.

Mereka pun akan membentuk Dewan Kerja Sama Kepala Pertahanan Indo-Pasifik Australia, Jepang, Filipina, dan AS.

Baca juga: China patroli di dekat pulau yang disengketakan di Laut China Selatan

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |