Jakarta (ANTARA) - Realisasi penyaluran subsidi listrik hingga Mei 2025 telah mencapai Rp34,6 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp87,72 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi di Jakarta, Senin, Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan volume penjualan listrik subsidi hingga Mei 2025 telah mencapai 31,17 TWh.
Dalam kesempatan tersebut, Adi menyebutkan pentingnya penyaluran subsidi listrik yang akurat dan tepat sasaran. Untuk mencapai itu, ia menjelaskan bahwa aplikasi PLN Mobile kini telah terintegrasi secara real-time dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial melalui layanan web services.
“Jadi pelanggan yang layak atau tidak layak itu sudah bisa ditampilkan di aplikasi PLN Mobile,” kata Adi.
Perbaikan ini dinilai signifikan karena proses verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini mengandalkan data DTKS yang dinamis, jauh berbeda dari metode sebelumnya yang menggunakan data statis, sehingga langkah ini dapat meningkatkan akurasi penyaluran subsidi.
Untuk mendukung validitas data, PLN juga telah melakukan survei dan pemutakhiran terhadap 39,6 juta data pelanggan. Hasil survei ini telah diserahkan kepada Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk digunakan lebih lanjut.
Target subsidi listrik tahun 2025 akan diberikan kepada 42,2 juta pelanggan subsidi dari berbagai golongan tarif. Mayoritas subsidi dialokasikan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, yang berjumlah 35,2 juta pelanggan. Selain itu, bisnis kecil dan industri kecil juga menjadi bagian dari penerima subsidi.
Berdasarkan perhitungan APBN 2025, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp87,72 triliun untuk seluruh pelanggan PLN bersubsidi. Dari jumlah tersebut, Rp56,50 triliun dialokasikan khusus untuk pelanggan rumah tangga.
Namun, untuk tahun 2026 pemerintah memproyeksikan subsidi listrik akan naik tajam, berkisar antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun. Angka ini didasarkan pada asumsi makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500-Rp16.900, harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara 60-80 dolar AS per barel, dan inflasi sebesar 1,5--3,5 persen.
Baca juga: Subsidi listrik diproyeksikan bertambah menjadi Rp90,32 triliun
Baca juga: Kementerian ESDM usulkan subsidi listrik 2026 hingga Rp104,97 triliun
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
