Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beserta perwakilan dari kelompok petani dan nelayan dari sejumlah daerah guna mencari strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria.
"Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua DPR RI Dasco saat menerima KPA dan sejumlah perwakilan kelompok tani dan nelayan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dalam mendengar aspirasi tersebut, DPR RI juga menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staf Kepresidenan M Qodari.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan bahwa permasalahan agraria saat ini kerap melibatkan lintas sektoral, karena bukan hanya terkait Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, melainkan juga Kementerian Pariwisata hingga Kementerian BUMN.
Menurut dia, realita yang terjadi saat ini adalah para petani dan nelayan mampu berdaulat dengan menciptakan lumbung pangan, tetapi tanahnya tidak kunjung diakui. Bahkan, ada juga petani dan nelayan yang kehilangan tanahnya maupun aksesnya ke laut.
"Presiden dan DPR RI harus menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga," kata Dewi.
Dia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu marak aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah hingga menimbulkan aksi penjarahan rumah pejabat. Namun hal yang luput dari sorotan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat dan kekayaan di pedesesaan.
"Konsesi-konsesi itu terus berdiri, bahkan puluhan tahun. Jadi ini adalah serikat-serikat tani yang sebenarnya bukan baru, karena sejak dari Orde Baru sudah menguasai tanah, sudah menjadi kampung, menjadi desa definitif, tapi tidak kunjung dimerdekakan," katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
