Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyampaikan persentase pekerja informal yang masih tinggi menjadi salah satu faktor penghambat bonus demografi.
Budi mengemukakan, saat ini 70 persen penduduk Indonesia memasuki usia produktif, tetapi, satu orang usia produktif bisa menanggung lebih dari satu orang dalam keluarganya yang tidak produktif.
"Pada kenyataannya saat ini, yang terjadi bukan dua orang menanggung satu orang, sebab walaupun di dalam angka statistik kita jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal sekitar 41 persen, tetapi 59 persen lainnya masih bekerja di sektor informal," katanya di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Senin.
Budi memaparkan, jumlah penduduk yang betul-betul secara produktif bisa diandalkan menurut data hanya sekitar 13-15 juta orang yang aktif mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di tahun 2025.
Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan proses mengkapitalisasi bonus demografi, untuk itu, data menjadi salah satu instrumen kunci yang sangat penting untuk memastikan Indonesia tidak gagal dalam melakukan proses kapitalisasi bonus demografi tersebut.
"Sebab kalau tidak, barangkali momentum emas yang sangat jarang terjadi dalam perjalanan suatu bangsa seperti bonus demografi itu akan berlalu begitu saja tanpa kita memiliki kesempatan yang optimal dalam memanfaatkan momentum tersebut," ujar dia.
Baca juga: Pratikno: Tugas kita ubah bonus demografi menjadi dividen pembangunan
Menurutnya, saat ini yang tengah terjadi di Indonesia yakni satu orang yang produktif mesti menanggung beban lima hingga enam orang lainnya, sehingga tak jarang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran utang.
"Kalau satu orang bekerja dan enam orang lainnya tidak bekerja, gajian tanggal 1 misalnya, tanggal 5 itu sudah harus utang koperasi atau mencari tambahan penghasilan yang di luar penghasilan formal. Nah, ini barangkali bisa menjadi jawaban mengapa negara kita sampai sejauh ini utang luar negerinya itu sangat banyak, karena orang yang kita andalkan untuk bisa produktif itu tidak sampai 50 persen, atau bahkan bisa jadi kurang dari 10 persen," paparnya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya seluruh pihak untuk mendorong paling tidak 80 persen penduduk memiliki produktivitas yang nyata, atau bahkan mengkonversi mereka yang bekerja di sektor informal ke sektor formal.
"Tapi yang jelas mereka harus punya pendapatan yang real, yang juga bisa dikontribusikan untuk kemampuan fiskal kita," ucapnya.
Kemendukbangga/BKKBN saat ini tengah melaksanakan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2025. Pemutakhiran PK secara serentak itu dilaksanakan mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 yang menyasar 12,9 juta keluarga Indonesia. Data keluarga tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar intervensi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga berbagai permasalahan kependudukan lainnya untuk menyongsong bonus demografi.
Baca juga: Mendukbangga: Penggunaan gawai pada remaja tantangan bonus demografi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
