Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan memaksimalkan program-program strategis termasuk operasi pasar guna menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama jajarannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Makassar, Selasa (2/9), mengatakan, beberapa komoditas pangan di Makassar mencukupi dan harga relatif stabil.
Meski demikian, ia mengatakan, melalui TPID akan memaksimalkan program-program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.
"Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar," katanya.
Guna melaksanakan itu semua, menurut Munafri, Pemkot Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari urusan distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga.
Dalam rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, wali kota komitmen bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Menurut dia, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan laju inflasi pada Agustus 2025 menunjukkan tren positif dengan angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen.
"Angka ini cukup baik, yang mencatat minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lainnya," ujar Tito.
Namun, ia mengatakan meski secara umum inflasi terkendali, masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Hal ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID dan pemerintah daerah, agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah," ujar dia.
Rapat koordinasi kali ini, menurut dia, dipercepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar evaluasi dalam rapat inflasi rutin.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
