Kota Bandung (ANTARA) - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memperkuat komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui kegiatan pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi.
Ketua Asesor ZI UPI, Wawan Darmawan menegaskan bahwa pembangunan ZI tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pembentukan budaya kerja yang bersih dan profesional.
“UPI punya komitmen membangun good governance dengan pelayanan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini pekerjaan besar dan harus dilakukan bersama,” kata Wawan di Bandung, Jawa Barat, Senin.
Menurutnya, sejak pencanangan ZI pada 2021, UPI terus mendorong setiap unit untuk memperkuat tata kelola dan layanan publik.
Ia menilai pendampingan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah serta meningkatkan kesiapan unit menuju penilaian WBK dan WBBM.
“Bahwa proses evaluasi ZI melalui tahapan yang ketat, mulai dari TPI UPI, TPI Kementerian, hingga Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB. Karena itu, kelengkapan dokumen hanya menjadi salah satu bagian dari keseluruhan upaya perbaikan sistem layanan,” kata dia.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI Rudi Susilana menekankan bahwa pembangunan ZI di UPI tidak sekadar berorientasi pada capaian skor, tetapi pada penerapan nilai integritas dalam budaya kerja sehari-hari.
“Yang dinilai bukan hanya angkanya. Budaya tepat waktu, budaya melayani, dan budaya berintegritas itu juga harus berjalan. Inilah pondasi yang membuat UPI layak maju,” katanya.
Ia mengungkapkan UPI menargetkan minimal dua unit meraih predikat WBK pada 2026, mengikuti jejak Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) yang meraih WBK pada 2024.
Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, Eko Haryanto menjelaskan bahwa pengisian dokumen ZI kini dilakukan melalui aplikasi INSPIRASI sebagai dasar verifikasi dan penilaian berjenjang.
“Ini bukan hanya pengisian LKE, tetapi memberkas semua proses kerja yang sudah dijalankan. Komitmen kolektif dari pimpinan sampai staf adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa enam area perubahan dalam ZI, mulai dari tata kelola antikorupsi hingga peningkatan kualitas layanan publik yang memerlukan keterlibatan seluruh unsur organisasi agar hasilnya dapat terukur dan berkelanjutan.
Baca juga: Memperkuat sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia
Baca juga: Menteri Brian ajak dosen kolaborasi tingkatkan mutu pendidikan tinggi
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
