Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan survei lapangan guna memastikan data calon siswa yang hendak masuk atau diinput ke Sekolah Rakyat agar tepat sasaran.
"Saya minta jangan sampai ada kesalahan, hukumnya wajib untuk dilakukan survei lapangan pada saat mau menginput anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Kamis.
Ia mengatakan hingga kini proses pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri masih berjalan. Sekolah Rakyat itu nantinya mencakup jenjang SD hingga SMA.
Dibangun di lahan 7,6 hektare yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menampung sekitar 1.080 siswa.
Bupati berharap anak-anak dari Desil 1 dan 2 di Kabupaten Kediri nantinya dapat menjadi siswa Sekolah Rakyat.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan 93 gedung permanen Sekolah Rakyat
Untuk itu, ia mengingatkan agar proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat benar-benar tepat menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Bupati juga sudah meninjau secara langsung proses pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Ia didampingi Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji dan jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri.
Saat ini progres pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 49 persen, lebih cepat dari perencanaan yang ditargetkan 47 persen.
Pihaknya berharap proses pembangunan itu bisa segera tuntas sehingga tahun ajaran baru bisa dimanfaatkan.
"Harapannya di tanggal 20 Juni 2026 mendatang pekerjaan Sekolah Rakyat ini sudah tuntas," kata dia.
Baca juga: Kementerian PU dorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
Pemerintah Kabupaten Kediri, kata dia, sangat berkomitmen mendukung dan menyukseskan pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Selain menyediakan lahan untuk sekolah, pemerintah daerah juga membangun akses jalan, membangun drainase, jaringan air, termasuk penyambungan daya listrik untuk operasional Sekolah Rakyat.
"Pada prinsipnya kami akan selalu mensupport Sekolah Rakyat ini," kata dia.
Pemkab Kediri saat ini memanfaatkan Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPK ASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan sebagai lokasi belajar anak-anak. Tempat tersebut sementara diubah menjadi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri.
Adapun SRMA 24 Kediri kini menjadi rumah bagi 100 siswa. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama, dengan kegiatan belajar dan pembinaan karakter setiap hari.
Para siswa tinggal di asrama, belajar dengan 17 guru, dibimbing 10 wali asuh dan empat wali asrama, serta mendapat fasilitas lengkap yakni makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, seragam, pemeriksaan kesehatan, hingga komputer jinjing untuk masing-masing siswa.
Baca juga: Mensos: Lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh ada yang menganggur
Baca juga: Menko PM: Sekolah Rakyat jadi "game changer" putus rantai kemiskinan
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
