Jakarta (ANTARA) - Selasa pagi, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ((SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, sekitar pukul 09.30 WIB.
Sebelum memasuki area dapur, Presiden mengenakan hair net dan sarung tangan, lalu menelusuri rantai produksi mulai dari rumah kaca (greenhouse) tempat panen sayuran dan ikan, ruang memasak, hingga tahap pengemasan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang baru kembali dari ibadah haji pada 1 Juni, mendampingi Presiden sambil memberikan laporan.
Dari SPPG Palmerah, Presiden melanjutkan kunjungan ke SMPN 111 Jakarta. Di sana, ia masuk ke ruang kelas, duduk bersama siswa, berdoa, serta menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam ompreng yang sama dengan para pelajar. Menu yang disantap terdiri dari nasi putih, lauk-pauk, sayur, dan sebuah jeruk.
Malam harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan dari Kompleks Istana Kepresidenan bahwa Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, resmi diberhentikan. Mereka digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil.
Rabu dini hari, pukul 02.00 WIB, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN. Di masa yang sama, penyidik Kejagung menjemput paksa Dadan, Sony, dan Lodewyk di lokasi yang berbeda untuk dilakukan pemeriksaan. Sore hari, ketiganya keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan rompi pink, diborgol, digiring ke mobil tahanan tanpa pernyataan apapun kepada wartawan yang mengerumuni.
Pada hari yang sama, Rabu 3 Juni, Prabowo naik panggung di Sentul International Convention Center, Bogor, di depan 12.173 peserta yang isinya kepala SPPG, kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi, dan mitra MBG dari berbagai daerah. Tiga hari dengan kepadatan peristiwa seperti ini menyiratkan sesuatu yang tidak kebetulan.
Pemerintah menyatakan bahwa pencopotan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hasil dari nearly 1,5 tahun pemantauan dan evaluasi ketat. Penilaian tersebut mencatat sejumlah pelanggaran serius, mulai dari kedisiplinan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), lemahnya tata kelola, hingga masalah kualitas makanan.
Baca juga: Kepala Staf Kepresidenan ungkap alasan Presiden ganti Kepala BGN
Baca juga: Presiden ingatkan MBG tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
