Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendorong pemerintah mencari jalan tengah yang mampu menjaga daya saing industri sekaligus memastikan keberlanjutan rantai pasok gas di tengah kenaikan harga yang dirasakan sebagian pelanggan industri.
Abra menyampaikan kenaikan harga LNG perlu dilihat secara objektif karena tidak terlepas dari dinamika pasar energi global dan kondisi pasokan gas domestik yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat. Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus menurun. Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD, kemudian turun 16 persen menjadi sekitar 400 BBTUD pada 2025. Penurunan berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBTUD atau turun sekitar 18 persen.
Selain dipengaruhi penurunan alamiah produksi gas, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan prioritas alokasi gas yang menempatkan sektor industri di bawah kebutuhan kelistrikan.
Akibatnya, kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar sehingga LNG menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi.
Ia menjelaskan LNG memiliki rantai pasok yang lebih panjang dibandingkan gas pipa konvensional. LNG harus melalui proses produksi, pencairan, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa umumnya hanya melalui tahapan produksi, transmisi dan distribusi.
Baca juga: Ekonom yakin RI punya potensi besar tangkap relokasi industri
Baca juga: Indef nilai penguatan pasar domestik kunci pacu industri petrokimia
Meski demikian, Abra mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, mengurangi daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.
Ia juga menilai posisi badan usaha penyalur gas perlu dipahami secara proporsional. Sebab, pelaku midstream dan niaga gas tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan harga karena berbagai komponen harga telah diatur dalam koridor regulasi pemerintah.
Menurut Abra, kenaikan harga LNG bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan bagian dari tekanan pasar energi regional dan global.
Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah merumuskan solusi yang mampu mengakomodasi seluruh rantai nilai gas, mulai dari produsen hulu, penyedia infrastruktur, agregator gas nasional, pelaku midstream, hingga industri pengguna akhir.
Ia mengusulkan sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah, antara lain mengoptimalkan harga LNG domestik di tingkat hulu, mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri, mengkaji skema swap ekspor LNG, mengevaluasi kebijakan HGBT secara menyeluruh, menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, serta mendorong diversifikasi sumber energi industri.
Selain itu, Abra menilai Indonesia membutuhkan roadmap infrastruktur gas nasional yang terintegrasi hingga 2035, mencakup pembangunan backbone pipa Kalimantan–Jawa, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan terminal LNG dan regasifikasi, serta optimalisasi jaringan pipa yang sudah ada.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah kini sedang mencari jalan tengah dengan para pemangku kepentingan untuk menyikapi imbas kenaikan harga gas industri.
“Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri),” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis.
“Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan,” ujar dia menambahkan.
Menurut Bahlil, kenaikan harga gas industri kemungkinan berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
“Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum,” ujar Bahlil.
Ia mengatakan sebagian sumur di daerah, khususnya di Jawa Barat memang sedang mengalami penurunan produksi.
Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.
Baca juga: Ekonom yakin insentif EV efektif pacu pertumbuhan pasar otomotif
Baca juga: Ekonom yakin hilirisasi jadi kunci pacu nilai komoditas perkebunan
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
