Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengemukakan pentingnya data yang akurat untuk kebijakan penanganan stunting lebih presisi.
"Jadi, dengan data, kita tahu betul di mana masalahnya, apa sebabnya, dan kemudian intervensinya seperti apa. Indonesia terlalu besar, Indonesia terlalu beragam untuk diberlakukan kebijakan secara seragam. Oleh karena itu, akurasi data menjadi sangat penting," ujar dia di Jakarta, Senin.
Untuk kebijakan penanganan stunting yang lebih presisi, Kemenko PMK menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan intervensi stunting di setiap daerah tidak bisa disamakan karena kondisi demografis dan geografis masyarakat yang beragam, sehingga data menjadi elemen penting.
Perjanjian kerja sama antara Kemenko PMK dengan BPS tersebut strategis untuk integrasi data stunting.
Baca juga: Mendukbangga: Pertajam pencegahan demi percepat penurunan stunting
Melalui data lintas sektor yang berkesinambungan, ia berharap, kebijakan yang disusun akan semakin tajam dan tepat sasaran.
"Kami di Kemenko PMK siap melakukan orkestrasi dengan perangkat kebijakan yang lebih akurat, yang kita sebut sebagai kebijakan presisi," katanya.
Sesmenko PMK Imam Machdi menyampaikan pentingnya penandatanganan PKS tersebut untuk memberikan dukungan satu data stunting demi kebijakan lebih presisi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Penandatanganan PKS tersebut mencakup tiga ruang lingkup utama, yakni integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS dengan data dari Kemenkes dan Kemendukbangga/BKKBN, menyusun indikator dan pemodelan di bidang stunting serta simulasi intervensi berbasis akal imitasi (AI), serta pengembangan dashboard orkestrasi sebagai alat bantu pembuatan kebijakan.
"Kita akan menyusun model dan indeks kerawanan stunting yang bisa kita identifikasi dengan baik. Kita sangat berharap ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat," kata dia.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan komitmen BPS mendukung orkestrasi data nasional.
Ia menjelaskan saat ini DTSEN telah mencakup 285,8 juta individu dan 93 juta keluarga, dan telah mampu mengidentifikasi karakteristik penting dari keluarga berisiko stunting.
"Kita bisa mengetahui secara detail adanya risiko stunting akibat gizi sensitif. Kita punya data BPS itu kondisi rumah, mulai dari alas, lantai, dinding, dan kita bisa tahu kondisi sanitasinya, sehingga kita bisa tahu juga potensi stunting di keluarga tersebut," ujar dia.
Ia mengemukakan BPS siap mendukung pemanfaatan AI, sejalan dengan peran BPS sebagai regional hub data science di Asia Pasifik.
Selain itu, pengentasan stunting bisa menjadi proyek percontohan penting dalam pemanfaatan data science untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.
Baca juga: Pemerintah bentuk "dream team" untuk tangani stunting
Baca juga: Komisi IX DPR: Penanganan stunting tanggung jawab bersama
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
