Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menyebutkan bahwa BNN Kabupaten/Kota diarahkan untuk menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, kampanye anti-narkoba, serta membangun jejaring pencegahan dan rehabilitasi di masyarakat.
Saat memberikan pengarahan kepada delapan dari sembilan kepala BNN Kabupaten/Kota yang unitnya baru terbentuk, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/7), ia menegaskan bahwa BNN Kabupaten/Kota tidak diberikan kewenangan penangkapan dan penyidikan.
"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan potensi risiko salah sasaran dalam penegakan hukum di tingkat kabupaten/kota," tutur Komjen Pol. Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Karena itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya peran kepala BNN Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat kabupaten/kota.
Ia meminta seluruh kepala BNN Kabupaten/Kota untuk membangun kepercayaan diri dan tidak sekadar menjadi sub-ordinat dalam berbagai forum koordinasi daerah.
“Tanamkan dalam diri saudara-saudara semua bahwa kalian adalah mitra kerja kapolres, dandim, kejari, dan seluruh kementerian di tingkat kabupaten. Kalian harus punya percaya diri untuk itu,” ucap dia menegaskan.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti pentingnya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari bupati, kapolres, komandan distrik militer (dandim), hingga kejaksaan dan pengadilan negeri.
Dia mengingatkan agar para kepala BNN Kabupaten/Kota aktif beraudiensi dan membangun jejaring kerja lintas sektor.
Baca juga: BNN: Panduan BPK perlu agar manfaatkan dana penanggulangan narkotika
Selain itu, ditekankan bahwa kemampuan manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tugas, hingga evaluasi, merupakan kunci keberhasilan dalam memimpin satuan kerja yang baru dibentuk.
Di sisi lain, Marthinus mengingatkan pentingnya membangun sinergi antara personel berlatar belakang kepolisian dan sipil di lingkungan BNN.
Dirinya menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kelas antara keduanya dan meminta agar nilai-nilai profesionalisme, disiplin, dan militansi diterapkan oleh seluruh jajaran, terutama dalam menghadapi situasi krisis dan pelayanan publik.
Sementara itu, dia turut menekankan tanggung jawab kepala BNN Kabupaten/Kota sebagai pengambil keputusan tertinggi di wilayahnya.
Jenderal polisi bintang tiga tersebut meminta agar seluruh kepala BNN Kabupaten/Kota menjaga integritas, membangun kontrol internal yang kuat, serta selalu hadir di kantor selama jam kerja untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Pengarahan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan dan penguatan kapasitas kelembagaan guna memastikan unit baru ini dapat segera beroperasi secara efektif dalam menjalankan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah masing-masing
Kegiatan diharapkan menjadi tonggak awal bagi delapan kepala BNN Kabupaten/Kota baru dalam membangun sistem kerja yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas dalam upaya P4GN di wilayah masing-masing.
Baca juga: Ini alasan BNN tak tangkap artis pengguna narkoba
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
