Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Azhar Simanjuntak menyatakan pihaknya akan memastikan sumber daya manusia (SDM) yang bergabung ke dalam kementerian di pusat maupun di kantor perwakilan daerah bebas dari dugaan korupsi.
“Kami ingin pastikan orang-orang yang bergabung di Kementerian Haji itu bebas dari dugaan-dugaan korupsi sebelumnya,” ujar Dahnil saat berkunjung di Batam, Kepri, Jumat.
Hal tersebut disampaikan usai konsolidasi persiapan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kepulauan Riau.
Ia menjelaskan, dalam revisi undang-undang terkait perhajian, terjadi pergeseran aset dan SDM dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Semua SDM yang mengurusi haji juga berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, kami melakukan asesmen dan skrining. Asesmen untuk mengukur kompetensi, sementara skrining dan tracking untuk memastikan integritas. Proses ini akan melibatkan Kejaksaan dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata dia.
Baca juga: PBD bahas peningkatan pelayanan haji dan umrah dengan pemerintah pusat
Pengalihan aset tersebut juga mencakup asrama haji dan kantor yang dibangun dari dana haji di seluruh Indonesia.
Dahnil menambahkan, pihaknya telah membentuk Task Force (gugus tugas) bersama Kementerian Agama guna mengawal pemindahan aset dan SDM agar berjalan sesuai aturan.
“Kami berharap, dengan konsolidasi ini, dalam waktu Oktober kantor wilayah di Kepri serta kantor di tingkat kabupaten dan kota lainnya sudah bisa berdiri dan berfungsi,” tambahnya.
Selain itu, persiapan penyelenggaraan haji 2026 M/1447 Hijriah juga terus dilakukan.
“Sekarang sudah mulai dari penunjukan syarikah, pendataan jamaah, layanan katering, manasik kesehatan, hingga manasik ibadah,” kata dia.
Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, Dahnil mengungkapkan masih dalam tahap negosiasi.
“Prosesnya akan dilanjutkan dalam waktu dekat, tetapi tentu membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, dan ditangani langsung oleh Danantara (Daya Anagata Nusantara),” katanya.
Baca juga: Perubahan BP Haji jadi Kementerian Haji dan Umrah sesuai visi Presiden
Baca juga: AMPHURI: Kementerian Haji jadi jawaban atas tantangan haji dan umrah
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
