Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan edukasi keamanan pangan sampai ke masyarakat.
"Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia," ujar Rajiv saat menjenguk korban keracunan usai mengonsumsi MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.
Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, dia menegaskan kasus keracunan MBG tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, tetapi harus menjadi peringatan serius atau alarm bahwa sistem keamanan pangan masih rapuh.
Sebab, kata dia, kasus keracunan massal program MBG seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia.
Dengan demikian, Rajiv berharap pemerintah dan pemangku kepentingan harus lebih serius lagi memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.
"Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga," tuturnya.
Baca juga: BGN laporkan 70 kasus keracunan, 5.914 penerima MBG terdampak
Ia menekankan swasembada tidak berguna jika hanya terus digaungkan, sementara makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit.
Rajiv mengatakan kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, melainkan juga soal keamanan, sehingga menjadi besar yang harus segera dibereskan.
Berdasarkan laporan dari otoritas kesehatan setempat, korban keracunan MBG sekitar 1.000 orang dari Senin (23/9).
Rajiv mengaku turut prihatin atas kejadian tersebut dan ingin memastikan negara tidak menutup mata atas penderitaan warga, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam kunjungannya, dia pun mendengarkan cerita dari para orang tua maupun korban keracunan MBG, yang mengalami gejala pusing, sakit perut, mual dan sesak nafas usai mengonsumsi MBG di sekolahnya.
Baca juga: DPR RI cek SPPG dampak ratusan siswa keracunan di Garut
Namun, ia mengaku heran lantaran berdasarkan cerita warga saat mereka sudah diobati kemudian pulang ke rumah, gejala tersebut bisa kambuh kembali.
"Jadi, mereka sudah diobati di Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan MGB, dibolehkan pulang. Begitu sampai di rumah, mereka kambuh lagi akhirnya balik lagi berobat," tutur Rajiv.
Terungkap, kata dia, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan adanya kesalahan teknis dari proses masak yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kejadian tersebut.
Dikatakan bahwa perwakilan BGN mengungkapkan SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Oleh karena itu, ia meminta kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali.
Selain menjenguk, Rajiv juga memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar kepada para korban dan keluarganya. Selain itu, diberikan pula bantuan berupa obat, makanan dan minuman, cemilan, serta bensin untuk sopir ambulans.
Dia berharap langkah kecil tersebut dapat meringankan beban sementara, sembari pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
"Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kami harus pastikan masyarakat merasa aman setiap kali mengonsumsi makanan, baik itu di rumah, sekolah, maupun kegiatan sosial," jelas anggota komisi DPR yang antara lain membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan tersebut.
Baca juga: Kapolri pastikan kepolisian usut kasus keracunan MBG
Baca juga: Pemkab Sumedang: 70 siswa keracunan MBG sudah membaik
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
