Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan pentingnya langkah cepat dan konkret untuk menyelamatkan industri tekstil nasional agar tidak gulung tikar dari jajahan derasnya arus impor hingga minimnya perhatian terhadap isu lingkungan.
“Kalau kita diam dan bergerak lambat, berapa banyak lagi industri dalam negeri yang akan gulung tikar? Di balik itu semua ada ribuan tenaga kerja yang terdampak. Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini dijajah kembali, kali ini lewat sektor tekstil,” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Jawa Barat, Senin.
Dalam kunjungan tersebut, dia membeberkan sejumlah masalah serius yang membelit sektor tekstil nasional, yaitu tingginya biaya produksi, mahalnya bahan baku, hingga minimnya pengelolaan limbah.
Dia pun menyinggung bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia masih mengimpor tekstil dari Tiongkok sebesar 2,19 juta ton atau setara 8,94 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Dia lantas menyoroti soal rendahnya proporsi industri hijau di Indonesia yang saat ini baru mencapai sekitar 35 persen.
Dia menilai pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat perlu menjadikan investasi pengolahan limbah tekstil dari level rumah tangga hingga industri besar yang masih sangat minim sebagai perhatian utama.
“Masalah limbah industri harus ditangani dari hulu ke hilir. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kelangsungan lingkungan hidup kita. Industri yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab ekologis,” katanya.
Legislator perempuan itu pun mendesak Kementerian Perindustrian agar lebih sigap dalam menangani permasalahan tekstil nasional, mulai dari keterbatasan bahan baku hingga regulasi yang berpihak pada pelaku industri lokal.
Menurut dia, ekosistem industri hijau bukan hanya sekadar tren global, melainkan menjadi penentu masa depan ekonomi nasional.
“Kita butuh regulasi kuat dan insentif nyata bagi daerah-daerah yang aktif membangun industri ramah lingkungan. Sertifikasi hijau harus diperluas, dan teknologi pengolahan limbah harus mendapat dukungan maksimal dari negara,” tuturnya.
Dia pun menegaskan komitmennya bersama Komisi VII DPR RI untuk terus mendorong legislatif, eksekutif, dan dunia industri agar bersama-sama mengupayakan transformasi tekstil Indonesia menjadi industri hijau yang berkualitas dan kompetitif di pasar global.
Baca juga: DPR dorong penguatan STT Tekstil Bandung dukung industri nasional
Baca juga: Komisi VII DPR RI minta PTKI bekali mahasiswa dengan kewirausahaan
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
