KSPSI: Presiden dan ratusan ribu buruh akan hadiri May Day di Monas

6 hours ago 4

Ini peristiwa bersejarah setelah 60 tahun lalu, Presiden RI Bung Karno hadir dalam acara Hari Buruh.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan 150 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja/serikat buruh akan hadir dalam peringatan Hari Buruh/May Day, 1 Mei di Monas, Jakarta.

“Ini peristiwa bersejarah setelah 60 tahun lalu, Presiden RI Bung Karno hadir dalam acara Hari Buruh," kata Jumhur, di Jakarta, Selasa.

Menurut Jumhur, kaum buruh menyambut gembira rencana hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hari Buruh atau May Day itu, dengan 150 ribu buruh yang berasal dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar) akan memenuhi lapangan Monas, Kamis nanti.

Dia menyampaikan, peserta dari Jabar dan Banten akan menggunakan 3.000 bus untuk hadir ke Monas, sementara dari Jakarta khususnya Jakarta Utara dan Jakarta Timur banyak yang akan melakukan konvoi sepeda motor.

Adapun Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan pada pukul 10.00-11.00 WIB.

"Ini adalah momen sejarah bagi gerakan buruh Indonesia, yang memberikan jalan terang bagi kesejahteraan buruh dan kebangkitan industri di tanah air," kata Jumhur.

Ketua Umum KSPSI itu menegaskan acara May Day atau Hari Buruh ini adalah satu peringatan dalam rangkaian perjuangan untuk mengawal berbagai peraturan yang terkait dengan kesejahteraan kaum buruh, dan juga kebangkitan industri di Indonesia dalam berbagai sektor.

Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran Presiden yang merupakan kepala pemerintahan tertinggi, yang juga pemegang kekuasaan membuat UU atau peraturan lainnya sangat berarti bagi kaum buruh.

"Peringatan ini terasa sangat berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya," ujar Jumhur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan para buruh yang tergabung dalam 48 serikat pekerja/serikat buruh menuntut pemerintah agar segera menyempurnakan UU Ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.

Mereka juga menuntut pemerintah agar segera menerbitkan UU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga, Ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap, dan membentuk satuan tugas.

Read Entire Article