Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyarankan ada kurikulum formal tentang reproduksi di sekolah secara komprehensif sesuai panduan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).
"Pemerintah bisa membuat kurikulum formal tentang reproduksi atau sexual education di sekolah secara komprehensif sesuai international technical guidance of sex education yang disusun oleh UNESCO pada tahun 2018," kata Penata Kependudukan Ahli Madya Kemendukbangga/BKKBN Yuniarini dalam siniar diikuti di Jakarta, Selasa.
UNESCO bersama Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menerbitkan panduan internasional tentang reproduksi atau comprehensive social education (CSE) pada 2018. Dalam panduan tersebut memuat proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dalam seksualitas.
Kurikulum tersebut memiliki delapan topik utama, yaitu relationship (hubungan); nilai, hak, budaya, dan seksualitas; pemahaman gender; kekerasan dan menjadi aman; keterampilan untuk sehat dan bugar; tubuh manusia dan perkembangannya; seksualitas dan perilaku seksual; dan kesehatan reproduktif dan seksual.
Masing-masing topik dikembangkan sesuai dengan kelompok usia, yakni 5-8 tahun, 9-12 tahun, 12-15 tahun, dan 15 tahun ke atas.
Baca juga: Edukator: Pendidikan seksualitas komprehensif bisa cegah pelecehan
Ia juga menyarankan pemerintah pusat dan provinsi berkoordinasi dengan para pemimpin adat atau agama untuk merancang buku pegangan tertulis berisi konten penularan atau pencegahan infeksi menular seksual berdasarkan kearifan lokal untuk anak didik.
"Buku pegangan tersebut juga perlu disertai pendanaan untuk kampanye rutin tentang kesehatan reproduksi. Sasaran bukunya bisa orang tua, guru, sekolah, dan remaja itu sendiri," ujarnya.
Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan siniar Kaji Reka "Call to Action Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) dan Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting) melalui Kebijakan Ketahanan dan Kesehatan Reproduksi Remaja" untuk mengumpulkan saran dan masukan dari para ahli mengenai kesehatan reproduksi pada remaja agar menghasilkan kebijakan yang tepat guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menegaskan setiap kebijakan tentu datang dari masalah, sehingga perlu melibatkan para remaja untuk memberikan perspektif baru tentang kesehatan reproduksi seperti apa yang ingin mereka dapatkan.
"Ini selalu menjadi pesan saya kepada keluarga besar, bahwa kementerian selalu membuka diri dan memberikan masukan. Kebijakan dan strategi itu lahir dari masalah, kecuali kebijakannya yang bermasalah. Maka, hari ini yang berkenaan dengan permasalahan kesehatan remaja, berangkat dari masalah, remaja-remaja perlu kita libatkan juga," katanya.
Kemendukbangga memiliki dua urusan, yakni terkait dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kebijakan kependudukan akan menentukan suatu bangsa akan mengarah pada keburukan atau kebaikan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya terus melibatkan para remaja dan anak-anak muda untuk membangun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang komprehensif.
Baca juga: Ahli sarankan langkah preventif cegah infeksi kanker serviks
Baca juga: Perubahan iklim dan kerusakan alam mempengaruhi kesehatan reproduksi
Baca juga: BRIN ajak remaja selektif terima informasi seksualitas dan reproduksi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
